Ridwan Kamil Sebut untuk Gratiskan SPP SMA dan SMK di Jabar, Butuh Dana Rp 2 Triliun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa menggratiskan sumbangan pembinaan dan pendidikan (SPP) SMA dan SMK negeri mulai 2020 membutuhkan anggaran sangat besar, sampai Rp 2 triliun per tahun.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan wacana penggratisan SPP ini harus mendapatkan persetujuan DPRD Jabar mengingat kebutuhan anggarannya besar dan pihaknya harus melakukan efisiensi di bidang lain.

“Insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan dan dewan menyetujui, kita lakukan penghematan-penghematan. Sehingga hasil penghematannya kita bisa alokasikan untuk SPP,” kata Emil di Gedung Sate, Selasa (18/6/2019).

Menurut Emil, dalam rencana yang sudah dibahas itu SPP gratis akan diberikan juga pada siswa SMA dan SMK swasta yang berkategori miskin. Emil menghitung kebutuhan anggaran untuk membiayai kebijakan ini mencapai hampir Rp 2 triliun.

Meski besar, pihaknya menjamin upaya penghematan tidak akan menganggu anggaran  pembangunan yang lain. Dari penghematan dia berharap bisa menghasilkan anggaran yang cukup untuk menggratiskan SPP. 

Sebelumnya diberitakan, DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kembali merencanakan penggratisan biaya sumbangan pembinaan dan pendidikan (SPP) di tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. 

Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan sebelumnya pada 2014-2015, saat masa jabatan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Pemprov Jabar sempat menggratiskan SPP SMA dan SMK, sebelum pengelolaan SMA dan SMK diambil alih Pemprov Jabar sendiri.

Dengan dasar pengalaman tersebut, anggota dewan dari Fraksi PKS ini mengatakan rencana Gubernur Jabar Ridwan Kamil menggratiskan SPP SMA dan SMK di Jabar pun dinilai masuk akal dan bisa dilakukan kembali.

• Selain Pakai Duit, Bocah yang Nonton Adegang Ranjang Pasutri Bisa Bayar Pakai Rokok dan Mie Instant

"Secara teknis, karena sudah pernah dilakukan, rencana itu realistis banget. Waktu itu dibantu dana BOS dari pusat, BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) dari provinsi, kemudian dibantu juga oleh dana dari kabupaten dan kota setempat," kata Abdul Hadi saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Jabar, Selasa (18/6/2019).

Setelah Pemprov Jabar mengambilalih pengelolaan SMA dan SMK, katanya, bantuan dari pemerintah kabupaten dan kota setempat dicabut. Akhirnya, siswa harus membayar kembali ratusan ribu rupiah untuk SPP. Jika Pemprov Jabar bisa menganggarkan dana lebih untuk menggratiskan SMA dan SMK, katanya, hal tersebut mungkin terjadi, tergantung political will gubernurnya.

"Kami dengar di Jawa Timur sudah diberlakukan tahun ini. Kami segera kunjungan ke sana untuk melihat seperti apa proses supaya bisa APBD mengeluarkan uang lebih untuk menggratiskan pendidikan," ucapnya.

Pada dasarnya, kata Abdul Hadi, kebutuhan operasional pendidikan di SMA per siswa per tahun mencapai Rp 4 juta sampai Rp 5 juta. Selama ini biaya operasional tersebut dipenuhi oleh dana BOS sebesar Rp 1,4 juta dan Pemprov Jabar Rp 500 ribu.

Dengan anggaran BPMU Jabar sekarang Rp 1,3 triliun, angka ini bisa ditingkatkan sampai Rp 2 triliun untuk bisa menutupi biaya operasional pendidikan di sekolah.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil masih menyusun rencana untuk menggratiskan biaya SPP untuk sekolah tingkat SMP, SMA, dan SMK. Persoalan itu dibawas Ridwan Kamil saat menghadiri rapat pimpinan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/6/2019).

• LINK LIVE STREAMING INDOSIAR DAN VIDIO.COM, Persib Bandung vs Tira Persikabo, Persib Punya 2 Amunisi