Pilpres 2019

Pengakuan Kapolsek Pasirwangi Garut Diperintah Dukung Jokowi Disebut di MK, Polri Dinilai Tak Netral

Pengakuan Kapolsek Pasirwangi Garut Disebut Tim Hukum Prabowo-Sandi di Sidang MK, Dikaitkan Polri dan TNI Tak Netral

Pengakuan Kapolsek Pasirwangi Garut Diperintah Dukung Jokowi Disebut di MK, Polri Dinilai Tak Netral
(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Anggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana hadir di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

Pengakuan Kapolsek Pasirwangi Garut Disebut Tim Hukum Prabowo-Sandi di Sidang MK, Dikaitkan Polri dan TNI Tak Netral

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pengakuan Kapolsek Pasirwangi Garut yang menyebutkan Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 atau pemilu 2019, disebut tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Idrayana, di sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Dalam persidangan di MK, Denny Indrayana mengtakana, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Dia menyebut, ada pemberitaan pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis yang diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada Paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut.

Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

Namun tak berapa lama kemudian pengakuan AKP Sulman Azis itu kemudian diberitakan dicabut. 

Tim Hukum Prabowo-Sandi Minta MK Diskualifikasi Jokowi atau Pemungutan Suara Ulang

AKP Sulman Azis mencabut penyataan dan mengatakan apa yang dikatakan tidak benar. Pernyataan itu disampiakan dalam jumpa pers di Polda Jabar.

"Pencabutan itu tidak berarti serta-merta pengakuannya menjadi tidak benar. Pencabutan itu dapat juga merupakan indikasi bahwa pengakuannya adalah benar, lalu yang bersangkutan mendapatkan tekanan, sehingga terpaksa mencabut pengakuannya," ucap mantan Wakil Menkumham itu.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. (Tribunnews/Jeprima)

Denny Indrayana, mengungkapkan bahwa Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Hal itu menjadi salah satu bentuk kecurangan saat pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Halaman
12
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved