Breaking News:

Terpopuler

Fahri Hamzah Blak-blakan Andai Jadi Prabowo, Ia akan Cerita soal Tim Mawar, ''Ini Waktunya Bicara''

Fahri Hamzah ikut berkomentar soal teka-teki keterlibatan Prabowo Subianto dalam Tim Mawar pada akhir masa Orde Baru silam.

KOMPAS IMAGES
Fahri Hamzah 

TRIBUNJABAR.ID - Politikus Fahri Hamzah ikut berkomentar soal teka-teki keterlibatan Prabowo Subianto dalam Tim Mawar pada akhir masa Orde Baru silam.

Diketahui, Tim Mawar merupakan tim kecil yang dibentuk dari kesatuan Kopassus Grup IV, TNI Angkatan Darat. Tim ini disebut merupakan dalang dalam operasi penculikan aktivis politik pro-demokrasi 1998.

Kini, nama eks anggota Tim Mawar, Fauka Noor Farid mencuat. Ia ditengarai terlibat dalam mobilisasi massa dalam kerusuhan di aksi 22 Mei.

Dugaan keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan di aksi 22 Mei pun sedang didalami oleh kepolisian.

Sekarang, Fahri Hamzah menganjurkan agar Prabowo bicara.

 Apa Itu Tim Mawar? Dulu Terkait Penculikan Aktivis 98, Kini Eks Anggota Diduga Terlibat Rusuh 22 Mei

Apalagi, Prabowo disebutnya sudah 21 tahun diam mengenai hal-hal yang dituduhkan kepadanya itu.

"Undang media, buka semua kejadian di masa lalu. Agar publik mendapat pencerahan dari prinsip liput kedua sisi (cover both side). Ini PR pak prabowo," tulis Fahri Hamzah dalam akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Selasa (11/6/2019).

Ia menilai, kisah Tim Mawar yang kembali diangkat menjelang sidang MK ini membuat publik tidak dapat membaca semua sisi dari Prabowo.

Padahal, menurut Fahri Hamzah, Prabowo merupakan figur yang penting dan menentukan perjalanan bangsa ke depan.

"Sebaiknya dibuka sekarang. Undang seluruh media dalam dan luar," tulisnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, Sabtu (28/7/2018).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, Sabtu (28/7/2018). (Tribun Jabar/ Daniel Andreand Damanik)

Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga menyarankan mantan aktivis 98 yang dekat dengan Prabowo, seperti Andi Arief, Pius Lustrilanang, hingga Desmond J Mahesa untuk ikut memberikan keterangan.

Namun tetap, Prabowo harus lebih lantang.

"Publik perlu mendengar langsung dari prabowo yang mendapat fitnah paling banyak. Menurut saya ini waktunya," tulisnya.

Fahri Hamzah menuliskan, beban bangsa akan semakin banyak jika terlalu banyak misteri yang tersimpan dari masa lalu.

 Membongkar Dalang Kerusuhan 22 Mei, Kini Muncul Nama Fauka, Eks Tim Mawar Itu Disebut Terlibat

Karena itu, menurutnya, adalah tugas mulia Prabowo untuk mengurangi beban bagi generasi yang akan datang.

"Biar sejarah kita lebih bersih. Biar sejarah TNI lebih terang. Ini semua demi bangsa," tulisnya.

Tangkapan layar cuitan politikus Fahri Hamzah
Tangkapan layar cuitan politikus Fahri Hamzah (Twitter)

Kemudian, Fahri Hamzah juga mendengar Prabowo akan menerbitkan bukunya, namun tak jadi.

"Beliau menganggap “dia telan semua salah lembaga”. Menurut saya itu tidak fair. Bukan saja untuk Pak Prabowo tapi bagi sejarah bangsa kita. Bagi generasi mendatang. Kita sudah makin dewasa kok sekarang," tulisnya.

 Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Punya Argumen yang Bisa Jokowi-Maruf Didiskualifikasi, Begini Respons TKN

Sekali lagi, Fahri Hamzah menuliskan, jika ia jadi Prabowo, maka akan menceritakan semua yang terjadi.

Termasuk menyebut nama-nama yang harus dijelaskan.

"Biarlah publik yang menilai. Tidak Peduli ada pengadilan baru. Karena yang penting adalah bicara satu sisi yang belum pernah dikatakan. Itu saja," tulisnya.

Sejarah Tim Mawar

Memang, status hingga asal-usul Tim Mawar ini masih menjadi teka-teki.

Menurut laman Tribun Timur, Tim Mawar merupakan sebuah tim kecil yang memburu dan menangkapi aktivis.

Tim kecil yang dibentuk dari kesatuan Kopassus Grup IV, TNI Angkatan Darat ini adalah dalang dalam operasi penculikan aktivis politik pro-demokrasi 1998.

Adalah Mayor Bambang Kristiono yang mengaku membentuk Tim Mawar.

Namun sempat muncul dugaan, Prabowo Subianto terlibat dalam Tim Mawar tersebut.

Tim Mawar
Tim Mawar (Istimewa)

Mengingat, Prabowo Subianto adalah Danjen Kopassus yang menjabat dari 1995 hingga 1998.

BBC pernah melaporkan mengenai Arsip Keamanan Nasional (NSA) yang merilis 34 dokumen rahasia Amerika Serikat mengenai situasi di Indonesia saat reformasi.

"Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto," sebut dokumen tersebut, dilansir TribunJabar.id dari BBC, Selasa (11/6/2019).

Namun, dilansir dari Tribun Timur, Mayor Bambang Kristiono di sidang Mahmakah Militer pernah mengaku, seluruh kegiatan penculikan aktivis itu dilaporkan kepada komandan grupnya, yaitu Kolonel Chairawan K Nusyirwan.

Kendati demikian, sang komandan tidak pernah diajukan ke pengadilan sehingga tidak bisa dikonfirmasi.

 Siapa Saja Dalang Kerusuhan 22 Mei Saat Demo Pilpres 2019, Akan Terungkap Siang Ini

Sementara itu tanggung jawab komando diberlakukan kepada para perwira pemegang komando pada saat itu.

Akhirnya, masih dilansir dari Tribun Timur, para personel Tim Mawar juga sudah diseret ke pengadilan setelah operasi penculikan aktivis terbongkar.

Pada April 1999, ada 11 anggota Tim Mawar yang diajukan ke Mahkamah Militer Tinggi II.

Kolonel CHK Susanti yang mengetuai Mahkamah Militer Tinggi II kala itu, memutus perkara nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999.

Komandan Tim Mawar Mayor Inf Bambang Kristiono akhirnya divonis 22 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.

Tak hanya itu, ada juga Wakil Komandan Tim Mawar Kapten Inf Fausani Syahrial (FS) Multhazar, Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf Yulius Selvanus dan Kapten Inf Untung Budi Harto.

 Investigasi Kerusuhan di Jakarta 22 Mei Segera Diungkap ke Publik

Mereka dihukum 20 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.

Tak berhenti di situ, ada juga enam prajurit TNI lainnya yang dihukum penjara namun tidak dikenai sanksi pemecatan.

Mereka adalah Kapten Inf Dadang Hendra Yuda, Kapten Inf Djaka Budi Utama, Kapten Inf Fauka Noor Farid masing-masing dipenjara 1 tahun 4 bulan.

Sementara Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto dan Sertu Sukadi hanya dikenai hukuman penjara 1 tahun.

Kembali mengutip BBC, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) juga dibentuk di bawah kepemimpinan Jenderal Wiranto pada Juli 1998.

DKP dibentuk untuk menangani kasus hilangnya sejumlah aktivis politik yang dikaitkan dengan anggota Kopassus dan Prabowo.

Akhirnya Prabowo mendapat sanksi administratif berupa pemberhentian dari dinas kemiliteran.

Sanksi Prabowo dijatuhkan setelah DKP yang diketuai Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo melakukan pemeriksaan.

Editor: Yongky Yulius
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved