Mantan Bupati Bekasi Divonis 6 Tahun Penjara, Begini Reaksinya Setelah Vonis Dibacakan

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin terbukti bersalah

Mantan Bupati Bekasi Divonis 6 Tahun Penjara, Begini Reaksinya Setelah Vonis Dibacakan
Tribunjabar/Mega Nugraha
Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyalami jaksa setelah divonis hukuman 6 tahun penjara terkait kasus suap Meikarta. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (29/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap sebagaimana diatur di Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

"‎Menjatuhkan pidana penjara pada Neneng Hasanah Yasin selama 6 tahun, pidana denda Rp 250 juta subsider  4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 68 juta lebih subsider  6 bulan pidana penjara," kata Ketua Majelis Hakim, Judijanto Hadilesmana pada sidang beragendakan pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (29/5/2019).

‎Pidana penjara yang dijatuhkan hakim untuk Neneng lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun 6 bulan. Majelis hakim juga sependapat dengan jaksa yang meminta pencabutan hak politik bagi Neneng Hasanah Yassin.

"Mencabut hak pilih Neneng Hasanah Yassin selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ujar Judijanto.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Neneng sebagai Bupati Bekasi, terbukti menerima uang Rp 10,83 miliar dari E Yusuf Taufik. Sumber uang berasal dari Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi dari pengembang Meikarta. Pemberian uang terkait pengurusan izin peruntukan dan penggunaan tanah (IPPT) seluas 83,4 hektare.

INFO LENGKAP TOL TRANS JAWA, Minim Penerangan, Skenario One Way, Hingga Tarif Tol Setelah Diskon

Selain itu, majelis hakim juga menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Neneng karena selama persidangan, dianggap tidak mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga, baik Neneng maupun terdakwa lainnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan justice collaborator.

Majelis hakim juga menyatakan Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Damkar Sahat Banjarnahor, Kepala Dinas PUPR Jamaludin dan anak buahnya, Kabid Perumahan Neneng Rahmi Nurlaeli bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap sebagaimana diatur di Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Ke empat terdakwa yang menerima suap perizinan IMB hingga alat proteksi pemadam kebakaran di 53 tower, dijatuhi pidana penjara masing-masi‎ng selama 4,5 tahun. Dalam perkara ini, Dewi Tisnawati terbukti menerima Rp 400 juta terkait pengurusan 53 IMB, Sahat Banjarnahor ‎senilai Rp 636 juta terkait suap pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran, Neneng Rahmi Nurlaili terbukti menerima Rp 170 juta dan Jamaludin menerima Rp 1 miliar lebih terkait pengurusan sarana teknis, siteplan dan block plan.

Bobotoh Cantik Ini Minta THR dari Febri Hariyadi dkk, THR-nya Persib Menang dari Semen Padang

Atas vonis hakim dan pidana penjara yang dijatuhkan, ke empat terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Pantauan Tribun, terdakwa Neneng Hasanah Yassin, Jamaludin, Dewi Tisnawati dan Neneng Rahmi Nurlaili tampak lebih tenang dibanding pada sidang sebelumnya. Terkecuali Sahat Maju Banjarnahor yang tampak menangis sesegukan. Neneng Hasanah Yassin misalnya, tampak menggoyang-goyangkan badannya serta tangannya menepuk-nepuk kaki kirinya.

Atas vonis dan putusan hakim, jaksa KPK, Yadyn menilai putusan hakim mengadopsi tuntutan dan replik dari tim jaksa KPK. KPK masih menungu putusan lengkap diterima untuk kemudian berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait upaya hukum.

"Soal putusan 6 tahun dan 4,5 tahun untuk terdakwa, itu sudah 2/3 dari tuntutan kami," ujar Yadyn.

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved