BPN Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019 KPU yang Menangkan Jokowi, Ogah Tanda Tangan

TRIBUNJABAR.ID - Saksi dari paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU.

Rekapitulasi ini mencakup Pilpres 2019 dan Pileg 2019 di 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri.

Penolakan penandatanganan berita acara dilakukan sebagai bentuk penolakan BPN terhadap Hasil Pilpres 2019.

"Kami, saya Azis Subekti dan Pak Didik Haryanto sebagai saksi dari BPN 02 menyatakan menolak hasil Pilpres 2019 yang telah diumumkan," kata Azis usai pembacaan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno yang digelar di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Azis mengatakan, penolakan tersebut sebagai monumen moral bahwa pihaknya tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, melawan kecurangan, hingga melawan kesewenang-wenangan.

Penolakan itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebohongan serta tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi.

Meski demikian, Azis tak menyebut secara spesifik tindakan yang ia maksud.

• Ketua Umum PAN Ucapkan Selamat untuk Paslon 01 Terkait Hasil Pilpres 2019

"Terima kasih Ketua atas kebijaksanaannya," kata Azis kepada Ketua KPU Arief Budiman.

Berita acara hasil rekapitulasi suara pilpres ditandatangani oleh saksi perwakilan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf serta Ketua dan Anggota KPU.

Sementara berita acara hasil rekapitulasi suara pileg, selain ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, juga ditandatangani oleh PKB, PDI-P, Golkar, Nasdem, Garuda, PPP, PSI, Demokrat, PBB, dan PKPI.

Sedangkan saksi Gerindra, PKS, PAN, dan Berkarya memutuskan untuk tak memberikan tanda tangan.

Hasil Pilpres 2019 KPU

Akhirnya pengumuman hasil Pilpres 2019 telah diumumkan KPU terkait perolehan suara paslon 01 Jokowi - Maruf Amin dan paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri.