Prabowo Subianto Tegaskan Tolak Hasil Penghitungan Suara Pilpres 2019 KPU, Ungkap Bukti Kecurangan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo mengatakan, selama ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso.

Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

BPN Menolak

Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Alasannya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya pada Pilpres 2019.

"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

Menurut Djoko Santoso, permasalahan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak dihentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur sistem," kata dia.

Dalam angka sementara Sistem Informasi Penghitungan Suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (14/5/2019), pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungguli pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 69.897.142 atau 56,31 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 54.221.717 atau 43,69 persen.

Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 15.675.425 atau 12,62 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul BPN Prabowo-Sandi Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU

Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memutar video yang diklaim temuan dugaan kecurangan di Pemilu 2019 di Wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dugaan kecurangan tersebut ditemukan oleh Minurlin, istri mantan Danjen Kopassus Agus Sutomo yang kemudian divideokan.

BPN memutar video tersebut dalam acara 'pemaparan kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

Dalam Video berdurasi kurang lebih tiga menit tersebut istri Eks Danjen Kopassus tampak berbicara kepada sejumlah orang berseragam kepolisian. Tampak pula gambar tumpukan kotak suara.

Pantauan Tribunnews, Minurlin, istri Mantan Danjen Kopassus itu hadir dilokasi. Bahkan Minurlin diperkenalkan oleh pembawa acara yakni Dedi Gumelar kepada para pendukung Prabowo-Sandi.

"Ini bu Minurlin, yang mencoba menjaga kedaulatan dengan mencegah kecurangan,"ujar Pembawa acara.

Minurlin sempat dipanggil Kepolisian karena dituding menerobos Gudang KPU tanpa izin. Namun pemeriksaan tersebut batal dilakukan, karena laporan terhadap Minurlin dicabut.

Bantahan KPU

Komisi Pemiliham Umum (KPU) RI lagi-lagi membantah tudingan banyaknya salah input data yang terjadi dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatan, yang mana tak dilakukan perbaikan.

Komisioner KPU Hasyim Asyari, mengatakan justru KPU meminta pihak yang menuding tersebut untuk membuktikan secara jelas, dan seperti apa hasil input data yang salah.

"Jadi kalau ada yang ngomong "suara kami segini, kenapa suara kami segini?" Itu kan mendalilkan. Kalau mendalilkan harus membuktikan," katanya Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2019).

Menurut Hasyim, tudingan-tudingan itu sudah terklarifikasi atau diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi suara disetiap tingkatan.

"Ya kan sudah terklarifikasi. Kalau gara-gara ada dugaan itu kan terklarifikasi di tingkat-tingkat itu. Kalau kecamatan, ada yang tidak puas, bisa diklarifikasi di tingkat kabupaten. Ya bukan diabaikan. Datanya aja kita cocokkan. Kemarin seperti di rekap Kalimantan Timur, Maluku Utara, kita juga cocok-cocok kan (di rekap tingkat nasional)," kata Hasyim.

Hasyim kemudian menegaskan kepada BPN untuk membuktikan kesalahan input data perolehan suara dengan menggunakan dalil yang kuat. Jika tidak dapat dibuktikan, maka tudingan itu adalah tidak benar.

"Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini, Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan kan, dalilnya gugur," imbuhnya

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menggelar acara 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019', di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selasa (14/5/2019).

Anggota BPN Ahmad Riza Patria Mengatakan bahwa acara tersebut digelar untuk membahas sejumlah kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Saya kira itu sesuatu yang biasa saja. Ini bukti bahwa kami memang menyampaikannya secara apa adanya, komprehensif, holistik, terbuka, tidak tertutup, nanti silakan ada yang bertanya, berdialog, semua dipaparkan secara lugas, secara transparan dan terbuka," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/5/2019).

Dalam acara tersebut, BPN mengundang sejumlah pihak di antaranya KPU, Bawaslu, Tim IT, Dubes, dan lainnya. BPN juga membawa sejumlah data dan bukti kecurangan tersebut.

"Ini cuma menunjukkan keterbukaan. Saya kira siapa saja boleh hadir. Tidak ada untuk menarik (perhatian) publik," katanya.

Prabowo-Sandi Menang di Jabar

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungguli pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin dalam perolehan suara Pilpres 2019 di Jawa Barat.

Hal tersebut tercatat dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Barat di Kantor KPU Jabar, Senin (13/5/2019).

Dalam rapat rekapitulasi suara tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 16.077.446 suara, sedangkan Joko Widodo-Maruf Amin mendapat 10.750.568 suara.

Pada Pilpres 2019, total pengguna hak pilih di Jabar mencapai 27.467.370 orang dengan jumlah seluruh suara sah mencapai 26.828.014 dan suara tidak sah sebanyak 639.356.

Jumlah pemilih pindahan yang mencoblos pasangan 01 adalah 7.239.785 orang, sedangkan pemilih pindahan yang mencoblos pasangan 02 adalah 10.829.656 orang.

Mereka tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Jika dipresentasikan, pasangan 01 meraih 40,07 persen suara, sedangkan pasangan 02 meraih 59,93 persen.

Jika dibandingkan dengan jumlah calon pemilih di Daftar Pemilih Tetap yang mencapai 34.604.192, maka angka partisipasi Pemilu di Jabar mencapai 79,37 persen.

Dari 27 kabupaten dan kota di Jabar, Prabowo-Sandi menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Joko Widodo-Maruf Amin hanya menang Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

Ketua KPU Jabar Rifqi Alimubarok mengatakan, hasil tersebut telah disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di KPU Jabar. Setelah ditetapkan, hasilnya akan diserahkan kepada KPU RI.

"Semua hasil suara di 27 kota kabupaten tidak ada selisih dan kita sudah sahkan. Tinggal penetapan saja," ujar Rifqi di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (13/5/2019).

Jika semua dokumen dan administrasinya selesai dan lengkap, kata Rifqi, maka pada hari kedua perpanjangan rapat ini akan disampaikan ke KPU RI, untuk mendapat jadwal penyampaian hasil rapat pleno dari Jabar di tingkat nasional.

Setelah pengesahan, katanya, sempat harus dilakukan penetapan karena sejumlah daerah seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon belum menyampaikan perbaikan hasil perhitungan surat suara.

Penentuan pengisian kursi DPR RI dan DPRD, katanya, menunggu keputusan Mahkamah Agung. Jatah kursi DPR RI untuk dapil Jabar, dari total 575 kursi, mendapat jatah 91 kursi. Sedangkan total kursi di DPRD Jabar adalah 120 kursi.

Rifqi mengatakan di Indonesia terdapat 10 provinsi yang mendapat perpanjangan masa rapat rekapitulasi perolehan suara. Selain Jabar, adalah DKI Jakarta, Banten, Sumut, Sumsel, Kepulauan Riau, Sulsel, Maluku, dan Papua. 

Berikut adalah perolehan suara Pasangan 01 dan Pasangan 02 pada Pilpres 2019 di Jabar,

1. Kabupaten Bekasi
Pasangan 01: 593.424
Pasangan 02: 1.046.487.

2. Kabupaten Bandung Barat
Pasangan 01 : 359.220
Pasangan 02 : 649.988

3. Kota Bogor 
Pasangan 01: 228.112
Pasangan 02: 399.073

4. Kota Sukabumi
Pasangan 01 : 61.835
Pasangan 02 : 139.106

5. Kota Bandung
Pasangan 01 : 621.969
Pasangan 02 : 867.945

6. Kota Cirebon
Pasangan 01: 103.878
Pasangan 02: 93.036

7. Kota Bekasi
Pasangan 01 : 617.907
Pasangan 02 : 752.254

8. Kota Depok
Pasangan 01 : 464.472
Pasangan 02 : 618.527

9. Kota Cimahi
Pasangan 01 : 120.813
Pasangan 02 : 214.452

10. Kota Tasikmalaya
Pasangan 01 : 111.785
Pasangan 02 : 314.247

11. Kota Banjar
Pasangan 01 : 63.295
Pasangan 02 : 55.732

12. Kabupaten Pangandaran
Pasangan 01 : 164.073
Pasangan 02 : 96.943

13. Kabupaten Bogor
Pasangan 01 : 862.122
Pasangan 02 : 2.035.552

14. Kabupaten Sukabumi
Pasangan 01 : 400.644
Pasangan 02 : 1.012.116

15. Kabupaten Cianjur
Pasangan 01 : 461.787
Pasangan 02 : 775.354

16. Kabupaten Bandung
Pasangan 01 : 778.826
02 : 1.246.921

17. Kabupaten Garut
01 : 412.136
02 : 1.068.444

18. Kabupaten Tasikmalaya 
01 : 302.132
02 : 729,024

19. Kabupaten Ciamis
01 : 303.323
02 : 440.240

20. Kabupaten Kuningan
01 : 252.373
02 : 376.259

21. Kabupaten Cirebon
01 : 823.900
02 : 449.455

22. Kabupaten Majalengka
01 : 346.980
02 : 425.877

23. Kabupaten Sumedang
01 : 310.579
02 : 408.929

24. Kabupaten Indramayu
01 : 707.324
02 : 282.349

25. Kabupaten Subang
01 : 537.114
02 : 392.882

26. Kabupaten Purwakarta
01 : 155.863
02 : 406.988

27. Kabupaten Kawarang
01 : 584.682
02 : 779.266

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo: Saya Akan Menolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu", https://nasional.kompas.com/read/2019/05/14/19133271/prabowo-saya-akan-menolak-hasil-penghitungan-suara-pemilu#utm_source=insider&utm_medium=web_push&utm_campaign=prabowo_sy_menolak_14519_19.30&webPushId=ODQ3Mg==#insider-primary-acti>. 
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Krisiandi