Begini Beratnya Tugas KPPS Pemilu 2019, Menurut Komisioner KPU Purwakarta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Belasan petugas pemungutan suara di Jawa Barat (Jabar) meninggal dunia, diduga karena kelelahan menyiapkan segala kebutuhan terkait Pemilu 2019. Kabar duka itu menyeruak di tengah kegaduhan saling klaim para pendukun capres-cawapres.

Petugas PPS merupakan warga biasa di tengah masyarakat yang diangkat dan disumpah untuk bekerja melaksanakan pemungutan suara dengan prinsip jujur, adil, langsung, bebas, umum dan rahasia. Ketua KPPS hanya berhak dua kali periode.

Melihat Undang-undang Pemilu, petugas KPPS sendiri berada di bawah KPU kabupaten dan kota. KPU kabupaten kota diangkat dan dilantik oleh KPU provinsi dan KPU provinsi diangkat dan dilantik oleh KPU RI. KPU RI menjalankan kewenangannya di luar kekuasaan pemerintah.

Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02.2016 tentan‎g Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu, upah untuk Ketua KPPS sebesar Rp 550 ribu dan anggota Rp 500 ribu.

Tribun Jabar mewawancarai komisioner KPU Purwakarta, Sabtu (20/4/2019) Ramlan Maulana untuk memberikan gambaran umum seberat apa beban kerja petugas PPS. ‎Seperti diketahui, dua petugas PPS di Kabupaten Purwakarta meninggal dunia.

• Ini Penyebab Banyaknya Petugas KPPS Pemilu 2019 yang Meninggal, Mulai dari Honor hingga Tekanan

Ramlan mengatakan, tugas dan beban kerja petugas PPS di Pemilu 2019 yang mengagendakan pemilihan presiden, DPRD kota, kabupaten dan provinsi lalu pemilihan DPR dan DPD RI ini lebih berat dibanding Pemilu 2014 yang hanya memilih anggota DPR RI, DPRD kota, kabupaten, provinsi dan DPD RI saja dan untuk Pilpres 2014, digelar usai Pemili Legislatif. Sehingga, ada jeda waktu untuk istirahat dan berkas administrasinya tidak sebanyak pada Pemilu 2019.

"Petugas PPS bekerja hampir seminggu sebelum hari HA dengan melaksanakan pengumuman dan sosialisasi. ‎Lalu, 3 hari sebelum hari H, harus mendistribusikan surat C 6 yang berisi panggilan memilih. Mereka menyalin nama pemilih di DPT ke C6 secara manual,"ujar Ramlan.

Mereka juga belum akan merasa tenang jika logistik pemilu belum sampai ke tangan mereka. Misalnya, logistik kotak suara hingga surat suara itu sendiri.
Tidak jarang, proses persiapan itu sudah menguras tenaga, waktu dan pikiran. Belum rehat sejenak, pada hari H, 17 April‎, mereka sudah membuat TPS dan jam 06.00 mulai bertugas kemudian pukul 07.00 hingga pukul 13.00, mereka melayani proses pemungutan suara.

• KPU RI Akan Santuni Petugas KPPS yang Sakit hingga Meninggal Dunia

• KPU Jabar Akan Carikan Santunan untuk Anggota KPPS yang Meninggal dan Sakit

Kata Ramlan, itu bukan perkara gampang karena pada pelaksanaannya, mereka menemukan sejumlah kendala. Seperti melayani daftar pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih pindahan hingga daftar pemilih khusus (DPK), syukur-syukur juga DPTb dan DPK ini syarat administrasinya lengkap, jika tidak, kata Ramlan, menimbukan dilema baru.

"Kalau pemilih sesuai DPT mah kan tinggal masuk, layani, selesai," kata Ramlan.

Usai tujuh jam melayani pemungutan suara, bukannya istirahat layaknya pekerja kantoran. Para petugas PPS ini langsung menggelar penghitungan suara manual, menghitung satu persatu surat suara di lima kotak suara yang terdiri dari kotak suara pilpres, pemilihan anggota DPD dan DPR RI, DPRD kota, kabupaten dan provinsi ‎ yang jumlahnya mencapai ribuan.

"Kalau satu kotak suara ada 250 DPT, maka jika lima kotak suara sudah ada 1.250 surat suara. Dan itu dibuka, dicek tanda coblosan dan dihitung satu persatu‎. Anda bisa bayangkan jika dalam satu TPS, DPT-nya lebih dari 250," ujarnya.

Syukur-syukur jika penghitungannya sesuai. Tidak jarang, usai dihitung, jika misalnya surat suara ada 250 setelah dihitung, tidak jarang bertambah atau bahkan berkurang. Konsekuensiny harus dihitung ulang.

"Dan penghitungan suara di lima kot‎ak suara itu harus dihitung ulang," katanya.

• Semua Anggota Polri yang Meninggal Dunia Saat Bertugas Kawal Pemilu 2019 Dapat Kenaikan Pangkat

Pascapenghitungan, mereka‎ pun harus menyusun kelengkapan administrasi di formulir model C secara manual. Ia mencontohkan, model C untuk Pilpres mencapai 8 eksemplar, untuk level DPR, DPRD kota, kabupaten dan provinsi 22 eksemplar dan DPD RI sebanyak 55 eksemplar.

"Semuanya ditulis manual. Jadi petugas PPS berakhir kerjanya setelah suara dilimpahkan ke level kelurahan atau desa," ujarnya.

Di luar itu, diakui Ramlan, para petugas PPS saat ini bekerja di tengah post truth (pasca kebenaran) Pemilu 2019. Menurut Ramlan, jauh hari, penyelenggara pemilu kerap dituding tidak netral hingga berbuat curang.

"Sedikit banyak itu memengaruhi psikologis para petugas PPS," ujar dia. KPU Jabar sendiri menyebut sudah ada 12-an petugas PPS yang meninggal karena kelelalahan.

"Maka tidak salah jika kita menyebut mereka sebagai pahlawan demokrasi Pemilu 2019," ujar Ramlan.

Tribun juga mewawancarai Agus (40), Ketua KPPS di Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung ‎pada Jumat (19/4) malam di Kantor Kecamatan Lengkong, Jalan Talaga Bodas. Di sela menerima kunjungan Kapolrestabes Bandung dan Dandim Tabes, mukanya tampak sayu.

"Seminggu terakhir ini sibuk pak, kerjaan sudah selesai tapi saya kesini untuk persiapan pleno PPK," ujar Agus.

Ia tidak heran dengan kabar banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya karena kelelahan. Toh, kata dua, tugasnya memang berat.

"Selain mengurasi fisik, juga menguras mental. Kami dituntut jeli, konsentrasi tinggi dalam menyusun kelengkapan administrasi. Jika ada yang salah, habis lah kami," ujar Agus.

• IJTI Cirebon Raya Bagikan Makanan dan Vitamin untuk Personel TNI - Polri yang Amankan Pemilu 2019

Sedikit harapan yang ia lontarkan di tengah kegaduhan pascapemungutan suara. Ia berharap semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan resmi KPU tanpa harus menuding segala macam.

"Kami ini disumpah melaksanakan pemungutan suara dengan jurdil luber, kami bekerja keras mewujudkan kita. Jadi, kami harap semua pihak percaya," ujar Agus.

Ketua KPU Jabar Rifqi Mubaroq menambahkan, umumnya petugas PPS yang meninggal karena sakit akibat kelelahan menjalankan tugas.

"Hampir semuanya ada yang serangan jantung, karena faktor kelelahan ada juga meninggal setelah menerima laporan kekurangan surat suara, mungkin stres, ada juga faktor kelelahan. Kami terima beberapa laporannya mungkin juga jadi bahan evaluasi ke depannya," ujar Rifqi.

Bagi KPU Jabar, petugas KPPS merupakan pahlawan demokrasi. Pihaknya berduka sedalam-dalamnya atas meninggalnya para pahlawan demokrasi di Pemilu 2019.

"Mereka pahlawan demokrasi di Pemili 2019. Atas nama KPU Jabar mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya semoga almarhum khusnul khotimah, mereka bisa mengawal pemilu dan demokrasi berjalan dengan baik dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan ketawakalan atas musibah ini," kata Rifqi.

"Ke depan pemilu diupayakan tidak memakan waktu durasi yang cukup lama sehingga petugas kami tanpa jeda harus mengurus dokumen yang cukup ini yah cukup banyak," kata dia.

Selain petugas TPS yang meninggal dunia, anggota Polri yang bertugas pengamanan TPS di Kecamatan Cilengkrang, Aiptu M Saepudin juga meninggal dunia pada Rabu (17/4) pagi, diduga karena kelelahan setelah malam sebelum pencoblosan, mengawal puluhan kotak suara. (men)

• Santriwati Ini Dipukul Oknum Pengajarnya Hingga 57 Kali Menggunakan Rotan Gara-Gara Absen Ngaji

• Borneo FC Vs Persib Bandung - Beckham Bertekad untuk Tampil Maksimal di Stadion Segiri