Kalapas Narkotika Jelekong Minta Pemerintah Duduk Bersama Bahas Hak Pilih Warga Binaan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, BALEENDAH - Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jelekong Gun Gun Gunawa berharap pemerintah duduk bersama membahas hak pilih warga binaan.

Masalahnya banyak warga binaan yang tidak bisa memilih akibat terbentur indentitas.

Gun Gun mengatakan di Lapas Jelekong terdapat 1.429 warga binaan, namun hanya 588 orang saja yang bisa menggunakan hak pilihnya, sisanya tidak bisa mencoblos karena terbentur masalah administrasi kependudukan.

"Mereka rata-rata tidak mempunyai KTP. Kami sudah berusaha supaya bisa masuk dalam DPT atau DPTB, tapi mentok. Ini yang harus dipikirkan bersama oleh pemerintah," tutur Gun Gun, Rabu (17/4/2019) di lokasi.

Kondisi tersebut, bukan hanya terjadi di Lapas Jelekong, namun hampir di seluruh Lapas yang ada di Indonesia. Padahal kata Gun Gun, partisipasi pemilih di Lapas sangat tinggi.

"Angka partisipasinya sangat tinggi. Bisa mencapai 100 persen. Sayang ratusan suara hilang karena terkendala KTP," katanya.

Bahkan kata Gun Gun antusiasme warga binaan untuj menggunakan hak pilihnya sangat tinggi. Menurutnya, bahkan banyak warga binaan yang menanyakan status hak pilih mereka kepada petugas Lapas sejak jauh-jauh hari.

"Antusiasmenya sangat tinggi, yang masuk dalam daftar pemilih merasa bangga karena mereka merasa hak suaranya tidak hilang. Ini yang harus dipikirkan kedepan, harus duduk bersama," tutupnya.

• Hamil Sembilan Bulan, Bupati Purwakarta Jalan Kaki Perlahan ke TPS: Tidak Ada Alasan Tidak Mencoblos

• HASIL QUICK COUNT PILPRES 2019 Populi Center, Jokowi-Maruf Makin Jauh Tinggalkan Prabowo-Sandi