Kasus Suap Perizinan Meikarta

Diduga Anggota DPRD Bekasi Minta Fee untuk Kunker ke Thailand

20 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi akan dijadikan saksi dalam sidang lanjutan kasus suap perizinan Meikarta yang melibatkan sejumlah pejabat Bekasi.

Diduga Anggota DPRD Bekasi Minta Fee untuk Kunker ke Thailand
Tribunjabar/Mega Nugraha
Dari kiri ke kanan, Deddy Mizwar alias Demiz , Soni Sumarsono alias Soni , dan Ahmad Heryawan alias Aher , Ketiganya hadir menjadi saksi kasus korupsi proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (20/3/2019). Pekan depan giliran 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang akan bersaksi. 

BANDUNG, TRIBUN - Puluhan anggota DPRD Bekasi akan dihadirkan sebagai saksi kasus suap perizinan proyek Meikarta. Mereka akan dimintai keterangannya di persidangan terkait pemberian uang dalam proses revisi raperda rencana detail tata ruang. Untuk proses itu, mereka menerima pemberian sejumlah uang untuk pergi ke Thailand.
"Anggota DPRD Bekasi yang akan dihadirkan sebanyak 20 orang pada sidang pekan depan. Iya membahas terkait pembahasan revisi raperda RDTR, kemudian ke Thailand. Kami juga akan menghadirkan satu orang pegawai travel," ujar jaksa KPK, I Wayan Riyana, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/3).
Mantan Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Henry Lincoln, pada persidangan Rabu (20/3) malam, menjelaskan soal proses revisi raperda RDTR yang diusulkan Pemkab Bekasi ke DPRD oleh Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, yang kini jadi terdakwa.
"Ketika raperda RDTR itu masuk ke DPRD Bekasi, saya dan Bu Neneng Rahmi diundang pimpinan DPRD Bekasi ke kantor dan membahas pembahasan raperda tersebut. Malam harinya, mereka meminta bertemu kembali di sebuah cafe," ujar Henry saat bersaksi.
Pada pertemuan malam hari itu, kata dia, dibahas soal pembicaraan uang terkait pembahasan raperda itu. "Di sana mereka meminta uang sebesar Rp 1 miliar untuk pembahasan raperda. Oleh Bu Neneng disanggupi Rp 800 juta. Penyerahan uang sendiri dilakukan bertahap sebanyak empat kali. Masa pemberian antara April dan Mei 2017," ujar Henry.

BERITA SELENGKAPNYA BACA KORAN TRIBUN JABAR EDISI KAMIS 28 MARET 2019.

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Oktora Veriawan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved