Bawaslu Kritik KPU Soal Distribusi Surat Suara, Harusnya Jumlah Pemilih Terbanyak Diprioritaskan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat karena tak memprioritaskan pengiriman surat suara dengan jumlah pemilih yang besar.

"Jadi kritik kami kepada KPU atas pengadaan surat suara, KPU tak proritaskan distribusi daerah dengan pemilih terbanyak," ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat, Zaky Hilmi di Hotel Harmoni, Kabupaten Garut, Senin (18/3/2019).

Sejak awal seharusnya wilayah seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sukabumi harus jadi prioritas pengiriman surat suara.

Namun nyatanya, yang paling awal dikirim yaitu Banjar dan Pangandaran. Padahal pemilih di Pangandaran hanya 300 ribu. Bandingkan dengan Kabupaten Bogor yang mencapai 3,5 juta.

"Padahal waktu yang dibutuhkan untuk sortir dan lipat lebih lama daripada pengiriman," katanya.

Sejak Pilpres 2014 sampai Pilgub, lanjutnya, KPU tak memprioritaskan daerah dengan jumlah pemilih terbesar untuk pengiriman surat suara. Seharusnya hal tersebut bisa menjadi perhatian.

• Kisah Sukses Bos Seafood Bang Bopak, Dulu Tukang Cuci Piring, Dalam 2 Tahun Punya 3 Rumah 6 Mobil

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan merekomendasikan agar KPU Jawa Barat segera melakukan langkah antisipatif untuk pemenuhan surat suara. Dengan mengajukan kekurangan surat suara akibat proses pengadaan surat suara oleh percetakan

"Memastikan ketersediaan surat suara Pemilu 2019 sesuai dengan undang-undang dan PKPU yakni Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah DPT dan DPTb ditambah dengan dua persen cadangan," ujar Abdullah.

Selain itu KPU Jawa Barat harus memastikan penggantian surat suara yang rusak sesegera mungkin dengan memperhatikan jadwal pendistribusian.

• Dari Jualan Tembakau Gorila, Pelajar Ini Mampu Sewa Apartemen tapi Kini Harus Meringkuk di Penjara