Warga Setempat Tolak Keras Rencana Penutupan Gang Apandi di Braga, Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah warga di Gang Apandi, Jalan Braga, Kota Bandung, menolak keras rencana penutupan Gang Apandi oleh pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Selain keberadaannya sudah ada sejak zaman Belanda, gang itu juga menjadi akses utama warga sekitar.

Dari pengamatan Tribun Jabar, hal itu terbukti dari bentangan spanduk yang intinya bertuliskan penolakan warga terhadap rencana penutupan dan pembongkaran Gang Apandi.

Sejumlah warga tampak sibuk membersihkan sisa-sisa puing bangunan rumah yang telah rata, serta paku, pecahan kaca, beling dan bahan material lainnya.

• Gang Apandi Punya Keunikan yang Tak Dimiliki Gang Lain di Kota Bandung

Sedangkan anak-anak dengan ceria bermain di atas puing bangunan rumah yang telah rata, di Gang Apandi, Jalan Braga, Kota Bandung, Kamis (31/1/2019) sore.

Warga Gang Apandi, Jalan Braga, Kota Bandung, Nana Supriatna (43) merupakan generasi ketiga yang mendiami wilayah itu.

Dia mengeluhkan mengenai adanya rencana penutupan akses jalan menuju permukiman di bantaran Sungai Cikapundung.

Menurutnya, hal itu berpotensi menganggu sumber mata pencaharian warga setempat.

"Jalan harus tetap ada karena harga mati. Kalau jalan ditutup ada bencana kami mau lari ke mana," ujar Nana, di Gang Apandi, Jalan Braga, Kota Bandung, Kamis (31/1/2019).

• Gang Apandi Menyimpan Sejarah Kelam, Jadi Tempat Menyimpan Jasad Gerilyawan dan Penduduk

Hal serupa disampaikan oleh, Sekretaris Rukun Warga 08, setempat, Muhammad Soleh.

Dia menuturkan jika akses jalan tersebut dilakukan penutupan akan menimbulkan beberapa kendala ke depannya.

Semisal, sarana pendidikan taman kanak-kanak, dan fasilitas umum lapangan PB Raga yang difungsikan untuk berbagai kegiatan akan sulit diakses.

"Kami kecewa Gang Apandi dari sejarahnya sudah ada sejak zaman Belanda mau ditutup. Kami menolak kalau jalan ini ditutup," ujarnya

Menurut Soleh, mengenai langkah-langkah ke depannya belum dapat berbicara lebih lanjut.

Mereka menyerahkan persoalan itu kepada kuasa hukum warga dari Peradi Kota Bandung.

"Intinya tidak ada alternatif, jalan ini harus tetap ada karena bagian dari sejarah," katanya.