Ternyata Jalan Riau Menyimpan Sejarah Panjang, Begini Ceritanya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kota Bandung menjadi satu di antara kota di Indonesia yang pernah dikuasai pemerintahan kolonial Belanda.

Kota Bandung dibangun secara resmi pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, pada abad ke-19.

Kota ini berdiri atas dasar kebijakan Bupati Bandung saat itu, yakni R.A. Wiranatakusumah II, setelah mendapat perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Herman Willem Daendels.

Beberapa wilayah dan jalan di Bandung menjadi tempat berkumpul kelompok elit Eropa untuk beraktivitas.

Satu di antara tempat bersejarah dan pernah menjadi tempat aktivitas kelompok elit Eropa adalah di Riouwstraat yang kini bernama Jalan L.L.R.E Martadinata atau Jalan Riau.

Penggiat Sejarah Kota Bandung, Iwan Hermawan (41), menjelaskan bahwa pada jaman dulu, Jalan Riau dibangun menjadi sebuah perumahan elit untuk orang-orang Eropa.

"Berawal dari pembangunan itu, Jalan Riau menjadi kawasan kegiatan bangsa eropa atau disebut Europese Zakenwijk," ujar Iwan Hermawan kepada Tribun Jabar, di Bandung, Sabtu (5/1/2019).

• Tak Ada Titik Temu Antar Tim Kampanye, KPU Batal Fasilitasi Sosialisasi Visi Misi Capres Cawapres

• Doa Amein Rais untuk Jokowi-Maruf Amin yang Kenakan Koko Putih, Pokoknya Jokowi Kalah

Penampang wilayah Jalan Riau dapat dilihat membelah jalur pemukiman tua, mulai dari ujung Jalan Wastukencana sampai jalan Ahmad Yani.

Menurut Iwan, selain menjadi tempat beraktivitas orang-orang Eropa, kawasan jalan Riau itu pun merupakan tempat Konsulat Inggris pernah berdiri.

Hal itu bisa tampak dari peninggalan beberapa taman yang ada semisal Taman Pramuka dan Lapangan Supratman (sekarang Taman Persib).

Saat penjajahan dilanjutkan Jepang, orang-orang Eropa yang bermukim di Jalan Riau tersebut pun ditawan.

"Mereka ditempatkan di camp Internir (lokasi penawanan orang Eropa), yang ada di kawasan Taman Pramuka dan Supratman," terangnya.

Ketika pergantian kekuasaan, dari Pemerintah Kolonial Belanda ke Pemerintah Jepang, terjadi berapa perubahan di Jalan Riau.

Hal itu tampak dari sejumlah struktur bangunan di kawasan tersebut dibuat benteng dan pos penjagaan tentara Jepang.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia melakukan langkah nasionalisasi terhadap berbagai aset semisal perumahan, bank, perusahaan, hotel, dan lain-lain.

• Fakta Terbaru Kasus Suap Meikarta, KPK Sudah Jadwalkan Pemeriksaan Aher: Kami Perlu Periksa Dia

Beberapa rumah di pemukiman orang Eropa diambil alih menjadi hak milik masyarakat setempat sekitar. Sedangkan, beberapa rumah lainnya menjadi hak milik negara atau Pemerintah Indonesia.

Iwan menjelaskan pengambil alihan sejumlah lahan, pemukiman, dan lain-lain, merupakan pengembalian hak milik atas kemerdekaan Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, lahan pemukiman yang berada dekat di pusat pemerintahan, mulai dialihfungsikan masyarakat menjadi ladang bisnis bangunan komersil.

Sebagaimana yang telah tampak saat ini, munculnya perbankan, outlet fesyen, hotel, rumah makan, dan lain-lain, menampilkan pergeseran wajah sekitar Jalan Riau, yang mempengaruhi komunikasi, sosial, dan budaya.

"Bangunan mempengaruhi kultur sosial, komunikasi kultur jadi cenderung elit," pungkasnya.

Meski wajah Jalan Riau sudah berubah, menurut Iwan, daerah tersebut idealnya tetap menjadi kawasan perumahan.

Selain itu, kata Iwan, setelah Pemerintah Jepang mundur, orang-orang Eropa yang ditawan, kemudian diambil alih oleh TNI dan masyarakat.

Masyarakat pun mengadakan perjanjian dengan orang Eropa tersebut. Jika mereka masih ingin tinggal di Indonesia, maka akan hidup sebagai budak.

Tetapi jika mereka menolak, orang Eropa itu dipersilakan pergi dari Indonesia.

"Di awal kemederkaan, paham nasionalisme masyarakat Indonesia begitu tinggi, mereka sentimen terhadap hal-hal berbau kolonialisme atau anti Belanda," ujar Iwan.

• Jawaban Amien Rais Ditanya Hoax 7 Kontainer Surat Suara Dicoblos yang Bikin Gaduh Jagat Politik

• Korban TPPO, Dijanjikan Pekerjaan Bergaji Rp 5 Juta, Ternyata Dijual ke Lelaki Hidung Belang