Kasus Suap Proyek Meikarta

Fakta Terbaru Kasus Suap Meikarta, KPK Sudah Jadwalkan Pemeriksaan Aher: Kami Perlu Periksa Dia

Ahmad Heryawan alias Aher akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proses perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Fakta Terbaru Kasus Suap Meikarta, KPK Sudah Jadwalkan Pemeriksaan Aher: Kami Perlu Periksa Dia
DOk Humas Pemprov Jawa Barat
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bale Sawala Kampus Unpad, Jatinangor, Rabu (4/4/2018). 

TRIBUNJABAR.ID - Eks Gubernur Jawa Barat yang sekaligus politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Heryawan alias Aher bakal diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada pekan depan.

Adapun Ahmad Heryawan alias Aher akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sebelumnya Aher tak memenuhi pemeriksaan di KPK pada Kamis (20/12/2018).

"Minggu depan kami rencanakan ada sejumlah saksi juga yang akan diperiksa, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat (Ahmad Heryawan) yang pernah dipanggil sebelumnya tapi belum bisa hadir karena berbagai alasan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Adapun KPK, kata Febri Diansyah, berharap agar Ahmad Heryawan bisa memenuhi panggilan pemeriksaan. Menurut Febri, KPK perlu memanggil Heryawan untuk mengetahui lebih jauh beberapa hal terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta tersebut.

"Kami merasa perlu memeriksa mantan gubernur, terkait apa yang dia lakukan pada saat yang bersangkutan masih aktif menjabat. Termasuk delegasi kewenangan dan juga proses atau aturan terkait dengan rekomendasi tersebut," katanya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/10/2018). (DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com)

Dalam surat dakwaan mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro disebutkan, pada 23 November 2017, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Adapun Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan komersial area proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur itu, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Dalam kasus Meikarta, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (15/10/2018) malam. Neneng Hasanah Yasin menjalani pemeriksaan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 tersangka lainnya terkait OTT di Kabupaten Bekasi yakni suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin nonaktif tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (15/10/2018) malam. Neneng Hasanah Yasin menjalani pemeriksaan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 tersangka lainnya terkait OTT di Kabupaten Bekasi yakni suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Halaman
1234
Penulis: Fauzie Pradita Abbas
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved