Kasus Kekerasan Perempuan & Anak di Cirebon Dinilai Tinggi, FPL WCC Mawar Balqis Rekomendasikan Ini

Selama 2018, Forum Pengada Layanan (FPL) Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis mencatat 137 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kasus Kekerasan Perempuan & Anak di Cirebon Dinilai Tinggi, FPL WCC Mawar Balqis Rekomendasikan Ini
plus.google
ILUSTRASI : Kekerasan terhadap anak. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Selama 2018, Forum Pengada Layanan (FPL) Women Crisis Center Mawar Balqis atau WCC Mawar Balqis mencatat 137 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Wilayah III Cirebon.

Data tersebut dihimpun dari aduan yang diterima FPL WCC Mawar Balqis, Unit PPA Satuan Reskrim Polres Cirebon, dan P2TP2A Kabupaten Cirebon.

Karenanya, FPL WCC Mawar Balqis memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak.

Rekomendasi itu dinilai penting agar semuanya dapat bersinergi untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

"Kami memberi rekomendasi agar P2TP2A bisa lebih bersinergi dengan gugus tugas yang ada dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan," kata Manajer Program FPL WCC Mawar Balqis, ujar Sa'adah melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Jabar, Selasa (25/12/2018).

Selanjutnya, pada aparat penegak hukum, pihaknya merekomendasikan agar memperbanyak tenaga penyidik perempuan.

Sepanjang 2018, Ada 137 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak di Wilayah III Cirebon

Pasalnya, mereka diyakini dapat berperspektif korban dan hal itu sangat dibutuhkan oleh korban.

Sa'adah menyebut minimnya tenaga penyidik perempuan menjadi salah satu penghambat penanganan cepat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kami sangat merekomendasikan agar itu bisa ditambahkan ke depannya," ujar Sa'adah.

Sementara untuk Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Cirebon, diharapkan membuat sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Agar masing-masing SKPD bisa bersinergi dengan pihak terkait untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus melalui fasilitator-fasilitator yang telah dilatih.

"Kami juga berharap agar legislatif berperan aktif, DPRD Kabupaten Cirebon ini harus membuat turunan dari Perbup Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak," kata Sa'adah.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Yongky Yulius
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved