Anggota KPK Palsu Minta Uang pada Plt Bupati Cianjur, Janji Namanya Tak Akan Dikaitkan dengan Irvan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - ‎Polda Jabar menerima pelimpahan kasus penipuan mengaku anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang beraksi di Kabupaten Cianjur dan berhasil mengelabui Pelaksana tugas Bupati Cianjur Herman Suherman.

"Kasusnya ditangani Ditreskrimum Polda Jabar," ujar Kabid Humas Trunoyudo Wisnu Andiko via pesan tertulisnya, Jumat (21/12).

Ia mengatakan, pria mengaku-ngaku anggota KPK itu bernama Mustajab, dan saat ini sudah berada di Mapolda Jabar untuk penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang ia terima, Mustajab menemui Herman‎ dan menyampaikan bahwa Herman Suherman tidak akan dikait-kaitkan dengan perkara yang melanda Irvan Rivano Mochtar, Bupati Cianjur yang ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan.

Akhirnya, Herman mentransfer sejumlah uang pada Mustajab.

"Yang bersangkutan ditangkap pada pukul 01.00 dini hari oleh tim KPK dan langsung dilimpahkan ke pihak kepolisian," ujar dia.

• Herman Suherman akan Lanjutkan Program Irvan Rivano Muchtar yang Ditangkap KPK

• VIDEO: Bupati Irvan Rivano Ditangkap KPK, Ribuan Warga Cianjur Syukuran di Alun-alun dan Pendopo

Informasi yang dihimpun, tim KPK mendapatkan informasi tentang adanya orang mengaku anggota KPK telah menemui Plt Bupati Cianjur.

Informasi itu ditinak lanjuti dan akhirnya bisa mengidentifikasi pelaku.

Setelah diamankan, Mustajab mengaku menerima transferan uang dari Herman Suherman setelah bertemu di rumah dinasnya.

Bupati Cianjur Irvan Rivano Kena OTT

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, menjadi penjabat bupati Cianjur setelah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Herman mengatakan, surat penunjukan itu telah ia terima.

"Hari ini saya menerima surat dari Mendagri bahwa kendali sementara pemerintah Kabupaten Cianjur diberikan kepada Wakil Bupati," ujar Herman di Hotel Ayola, Cianjur, Kamis (13/12).

Herman mengatakan, dengan pelimpahan wewenang ini, roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.

"Kami pastikan tidak ada dampak serius untuk roda pemerintahan," ujarnya.

Irvan Rivano Muchtar terjaring dalam OTT KPK, Rabu (12/12) pagi.

Irvan dan beberapa pihak lainnya diduga meminta, menerima, atau memangkas nominal pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total anggaran sekitar Rp 46,8 miliar.

Uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah kepala SMP di Kabupaten Cianjur.

• Dinyatakan sebagai Tersangka, Kakak Ipar Bupati Cianjur Serahkan Diri ke KPK

• Mendagri Tjahjo Kumolo Tunjuk Herman Suherman, Pasca-OTT KPK Bupati Cianjur [VIDEO TEASER]

Selain Irvan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan Tubagus Cepy Sethiady (kakak ipar Irvan) juga ikut menjadi tersangka.

Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan uang Rp 1.556.700.000 dalam pecahan uang Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 20 ribu, sebagai barang bukti.

Herman mengaku sangat prihatin atas ditetapkannya Bupati Cianjur sebagai tersangka. Ia mengatakan, kejadian OTT tersebut di luar kendali. Herman pun meyakini bahwa Irvan adalah sosok yang lurus.

"Semoga semua ini bisa cepat selesai dengan hasil yang terbaik," katanya.

Keprihatinan juga diungkapkan Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa. Dulu, kata Iwa, mereka berharap tertangkapnya Bupati Cirebon Sunjaya menjadi kasus terakhir. "Tapi, ternyata terjadi di Kabupaten Cianjur," ujarnya di Bandung, kemarin.

Hal senada dikatakan Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari. Terlebih, dalam beberapa bulan terakhir, sudah sejumlah kepala daerah di Jabar yang terjaring OTT, mulai dari Wali Kota Cimahi Atty Tochija, Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Bandung Barat Abubakar, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, hingga Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.

"Kami sangat prihatin atas hal itu," kata Ineu di Gedung DPRD Jabar di Kota Bandung, kemarin.

Menurut Ineu, adanya kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jabar yang kembali tercokok KPK menandakan bahwa upaya pencegahan dini terkait antisipasi korupsi harus lebih ditingkatkan lagi.

"Berarti kalau ada OTT lagi, maka perlu ada upaya pencegahan dini terkait hal-hal perizinan, mutasi rotasi, masalah kegiatan, ke depan supaya terkait dengan pencegahan, pencegahan lebih banyak dilakukan," ujarnya.

Selain itu, kata Ineu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tidak bisa hanya memperhatikan aspek sistem pencegahan atau individunya, tapi kedua aspek itu harus sama-sama diperhatikan.

"Dua-duanya harus diperbaiki, sistem dan individu, karena dengan sistem yang ada tapi SDM-nya juga harus siap melaksanakan itu karena terkait pencegahan itu harus siap dua-duanya," katanya.

Ineu berharap ada tim pengawas khusus yang diturunkan KPK atau pihak terkait saat eksekutif dan legislatif bertemu membahas sebuah hal seperti tentang pembahasan anggaran.

"Pencegahan itu, selalu pada ikut dari awal perencanaan pembahasan. Ada tim pencegahan. Maka itu akan lebih enak. Jadi, kita lebih terantisipasi awal," kata dia.

Berdasarkan penuturan KPK dan Kementerian Dalam Negeri, kata Ineu, urusan soal perizinan, mutasi, atau rotasi di sebuah pemerintahan daerah memang rawan korupsi. Karena itu, pengawasan dini terhadap hal-hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi praktik korupsi.

• Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar Salahkan Anak Buah atas Kasus Dugaan Suap

• Tertangkap KPK, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar Mundur dari Ketua DPW Garda Pemuda

Mundur

Menyusul OTT ini, Irvan Rivano Muchtar melepaskan jabatannya di Partai Nasdem. Irvan baru bergabung dengan Partai Nasdem pada awal 2018. Di partai ini Irvan menjabat sebagai Ketua Garda Pemuda Nasdem Jawa Barat.

"Kemarin (Rabu) sudah mundur dari jabatan ketua," ujar Ketua Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Jabar, Eryani Sulam, ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, Kamis (13/12). "Pak Prananda (Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem) juga sudah menyampaikan bahwa dia mundur," ujarnya.

Eryani mengatakan bahwa Partai Nasdem akan menghormati proses hukum yang akan dilakukan KPK. Meski ada kader Nasdem yang terjaring OTT, Eryani mengaku optimistis hal tersebut tidak akan memengaruhi elektabilitas partai pada Pemilu 2019. Bahkan ia menargetkan Partai Nasdem meraup suara banyak di Jawa Barat.

"Kami tetap optimistis dengan perolehan suara itu, target tiga besar di Jawa Barat," ujarnya. (Tribun Jabar/Mega Nugraha/ferri amiril mukminin/syarif abdussalam/theofilus richard)