Pemprov Jabar Raih Penghargaan Kategori 'Informatif' dalam Penganugerahan KIP

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas capaian sebagai Provinsi 'Informatif' dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerima penghargaan ini langsung dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Senin (05/11/2018).

Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Jabar dalam mengelola informasi secara luas dan terbuka.

"Ini bagian dari semangat Pemerintah Provinsi, para ASN, juga masyarakat Jawa Barat bahwa saat ini kita hidup di situasi yang sudah sangat terbuka. Sebagai pemimpin, tentu kami juga harus terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui seusai menerima penghargaan.

"Ke depan kita akan lihat aspek mana saja yang perlu dipertahankan dan yang kurang akan kita perbaiki," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih kategori Provinsi Informatif sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik setelah melalui beberapa tahap penilaian.

• Masih Kecewa, Tony Sucipto Tak Peduli Hasil Banding Persib Bandung atas Kasus Haringga Sirla

• Soal Dana BPMU Belum Cair dan Diprotes FKSS, Sekda Jabar Tanggapi Begini

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Badan Publik Tahun 2018 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat guna mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Badan Publik sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam monev itu, Komisi Informasi Pusat menilai beberapa indikator, yaitu Indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik, dan Indikator Penyediaan Informasi Publik.

Kemudian, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Jawa Barat, Emil bersama jajarannya akan melakukan monitoring langsung, dengan cara bertanya pada masyarakat.

"Nanti kita evaluasi pada masyarakat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai ekspektasi atau belum. Kalau belum kita akan berupaya untuk terus memperbaikin diri," kata Ridwan Kamil.

Selain Jawa Barat, ada tiga provinsi lain yang masuk kategori 'Informatif' yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Janji Djadjang Nurdjaman Bikin Marko Simic Tak Berkutik Terbukti, Striker Persija Tampil Melempem https://t.co/EpqDJ38H83 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) November 5, 2018

Tahun ini, Pemprov Jabar melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah komando Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan indeks Keterbukaan Informasi Publiknya dari semula meraih kategori "Provinsi Menuju Informatif" menjadi "Provinsi Informatif".

Kategori ini merupakan kategori tertinggi dengan range nilai 90-100.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai ketua PPID Utama Pemprov Jabar mengatakan raihan ini adalah lonjakan tinggi yang dicapai atas kerja sama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan pentingnya penerapan keterbukaan informasi saat ini. Oleh karena itulah dibutuhkan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan.

Secara khusus, Jusuf Kalla berharap dengan adanya keterbukaan informasi ini dapat diterapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan walau tetap saja sering ditemukan masalah, baik saat masih proses pengawasan maupun di akhir.

• Yusril Ihza Mahendra Kabarnya Jadi Kuasa Hukum Joko Widodo-Maruf Amin

• Mengenal Docang, Makanan Khas Cirebon di Mata Ahli Sejarah, Ada Sejak Zaman Sunan Gunung Djati

"Sudah tentu ini (pengawasan) memudahkan kita, karena suatu keterbukaan tanpa pengawasan juga sulit," katanya.

"Indonesia termasuk negara yang pengawasannya terbanyak. Ada KPK, polisi, jaksa, BPK, semua memeriksa saudara-saudara semuanya. Jadi kalau soal periksa memeriksa kita jagoannya, walau kita merasakan begitu banyak pemeriksaan di Negeri Ini timbul masalah-masalah. Jadi ini memang perlu keterbukaan supaya pengawasan itu makin mudah," kata JK.