Sekjen Kemhan: Perlu Ada Network untuk Menjalankan Poros Maritim Dunia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG - Sekretaris Kementerian Pertahanan RI, Marsyda TNI Hadiyan Sumintaatmadja dalam kesempatannya di seminar nasional Pasis Sesko AU angkatan ke 55 2018, di Lembang membahas mengenai revolusi teknologi yang semakin cepat berkembang, terutama terkait yang ada di program RI, yaitu poros maritim dunia.

Menurutnya, dalam menjalankan poros maritim dunia ini perlu adanya network centrik operation (NCO) guna menyatukan sistem kendali, persenjataan, dan sensor di dalam platform yang selama ini masih tersebar.

"Jika NCO ini telah dijalankan, maka panglima pun bisa dapatkan informasi lebih cepat sehingga bisa memberikan putusan yang lebih cepat pula," katanya di Sesko AU, Lembang, Selasa (23/10/2018).

• Sedang Berlangsung Pertandingan PSMS Medan Vs Mitra Kukar, Ini Link Streamingnya, Tonton di hp Anda

Masalah anggaran yang ada di Kemhan terkait ini, Hadiyan menyebut pengajuan anggaran oleh pihaknya selalu tak bisa dipenuhi 100 persen oleh pemerintah, karena pemerintah mengalokasikan anggaran dengan memprioritaskan pada pendidikan, kesehatan, dan sosial, sehingga perlu menyiasati anggaran yang ada.

"Padahal kebutuhan kami yang mendesak ada di pemenuhan alutsista yang masih di bawah minimal, seperti pesawat, kapal perang, tank, rudal, dan lainnya. Sedangkan anggaran masih relatif sama dengan tahun lalu," ujarnya.

TNI Angkatan Udara juga, kata Hadiyan, berencana membeli pesawat Sukhoi 35 pengganti F5 sebanyak 11 pesawat yang berharap tahun depan sudah ada secara bertahap.

• Pelajari Penataan PKL, Rombongan Pemkot Palopo Sulawesi Selatan Berkunjung ke Bandung

Pada kesempatan yang sama, Pemerhati Teknologi Pertahanan, Conie R Bakrie melihat poros maritim dunia itu merupakan konsep besar yang terlihat mudah namun kenyataanya tidak mudah.

Sebab, katanya, banyak yang tidak memahami bahwa selain negara poros maritim dunia, Indonesia juga sebagai poros dirgantara dunia.

"Masalah NCO menurut saya kompleks, karena pemahaman menjadi negara poros maritim ini apa? Jadi, NCO mesti ditentukan mau apa dan kapan. Kedua, soal teknologi pertahanan yang harus jelas. Jika kami non blok countries maka harus non blok. Tapi, faktanya kan sekarang lebih ke NATO padahal dalam strategis NCO-nya ada ke NATO dan non NATO, seperti Cina dan Rusia," ujarnya. (*)