Isu Media Itu Diciptakan, Pejabat Jangan Menghindar, Justru Harus Menjawabnya

Jangan atas nama diplomasi, terus berbicara diluar fakta atau mengelak, itu akan dikejar terus oleh awak pers

Penulis: Tiah SM | Editor: Theofilus Richard
Dok.tribun
Dr Pitoyo 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pejabat publik sering jadi sasaran isu media massa, baik konvensional maupun media digital. Tentang hal itu sebaiknya tidak perlu takut, apalagi mengelak.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, Drs Budi Hermawan MSi, saat Pelatihan dan Diskusi Komunikasi Efektif yang digelar Pemprov Jabar di Hotel Holiday Inn Bandung, Rabu (5/9/2018).

Acara ini dihadiri pejabat eselon 2A dan 2B dari sejumlah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Cobalah Minum Air Madu Hangat Setiap Hari, Rasakan Beragam Manfaat Atasi Penyakit Bahaya Ini

Budi mengatakan, pejabat di lingkungan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jabar perlu dibekali ilmu dan pengetahuan komunikasi efektif selain materi kepemimpinan. Era komunikasi saat ini menuntut semua pejabat aktif berkomunikasi dengan publik.

"Program kerja pemerintah perlu dikomunikasikan secara intens agar masyarakat tahu dan bisa memahami," kata Budi didampingi Kasubid BPSDM, Solehudin.


Jika semakin tidak transparan, lanjut Budi, publik akan bertanya-tanya sehingga menimbulkan rumor negatif. Pejabat sebaiknya terbuka dan transparan dengan menggunakan berbagai media massa, media digital dan media sosial.

Dr Pitoyo M IKom, pembicara lain dengan materi manajemen komunikasi massa, memberikan beberapa kiat menghadapi isu negatif di media massa dan media sosial. Pada diskusi yang berlangsung secara aktif itu dipenuhi tanya jawab peserta.

Pitoyo mengatakan isu media itu memang diciptakan oleh karena itu pejabat harus selalu siap dengan jawaban.

"Jangan atas nama diplomasi, terus berbicara diluar fakta atau mengelak, itu akan dikejar terus oleh awak pers," kata Pitoyo, yang juga pimpinan Harian Tribun Kaltim ini.


Dalam menangkal isu media, tambah Pitoyo, pejabat bisa menggunakan two step flow model. Tahap awal menyampaikan klarifikasi kepada publik atas isu yang berhembus di media.

Tahap kedua menggunakan opinion leader yang membantu menyampaikan ke masyarakat secara luas baik melalui media massa, online maupun media sosial.

"Saat ini media sosial juga bisa jadi saluran komunikasi yang efektif," kata Pitoyo.

Pelatihan dan Diskusi Komunikasi Efektif yang diselenggarakan Pemprov Jabar ini digelar pada Senin hingga Kamis (3-6/9/2018).

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved