KPU Jabar Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2018

“Hanya satu permasalahan di Kota Cirebon, 2.424 surat suara hilang. Saya bilang bagaimana caranya (solusi)? (2.000 suarat suara) diganti dengan surat suara cadangan dan sisanya 424 dari mana? Dari TPS-TPS,” tuturnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jabar Wasikin Marzuki mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi terkondusif selama Pilkada 2018 berlangsung.

Dia mencontohkan di provinsi lain anggaran Pilkada menjadi permasalahan, namun Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada.

“Berdasarkan pengamatan Bawaslu, Pilkada Jawa Barat ini merupakan Pilkada yang terbaik dalam sistem keamanannya. Karena dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) lebih dari 30 juta atau terbesar di Indonesia. Pilkada Jawa Barat yang semula diprediksi oleh banyak pengamat akan terjadi gunjang ganjing, karena letaknya yang berhimpitan dengan DKI Jakarta,” kata Wasikin.

• Ini yang Bikin Bulan Nampak Memerah saat Blood Moon 28 Juli 2018 Mendatang

Selain itu, Wasikin mengatakan bahwa politisasi sara juga tidak terjadi selama Pilkada. Karena keempat pasangan calon peserta Pilgub Jabar berasal dari suku dan agama yang sama.

“Jadi tidak ada pintu mausk orang untuk mempersoalkan agama. Demikian juga dengan ras dan antargolongan, semuanya ras Indonesia, sehingga politisasi sara tidak terjadi selama proses tahapan Pilkada Jawa Barat,” imbuhnya.

“Kemudian amankah Pilkada Jawa Barat? Saya pastikan paling aman, karena sepanjang Pilkada di Jawa Barat tidak ada satu pun peluru (aparat keamanan) yang meleteus yang terkait dengan Pilkada. Kemudian tidak ada api yang membumbung dengan asap pekat tentang Pilkada, tidak darah yang bercucuran terkait dengan Pilkada,” ujar Wasikin.

“Terakhir tidak ada satu pun kaca Kantor KPU atau Kantor Panwaslu yang pecah terkait dengan Pilkada, sehingga anggaran rehabilitasi atau perbaikan gedung tidak terserap,” paparnya disambut tawa hadirin yang hadir dalam rapat pleno KPUD Jabar.

Tim Sinkronisasi Gubernur Jabar Terpilih

Dalam pidatonya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jabar 2018-2023, Mochamad Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya telah membentuk tim sinkronisasi.

Tim ini untuk melakukan penyesuaian program kerja antara visi misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan program Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah berlangsung.

“Kami juga sudah membentuk tim sinkronisasi, semata-mata agar hal-hal besar sampai kecil bisa nyekruh dengan mulus. Kebetulan ketuanya (Tim Sinkronisasi) adalah Bapak Eri Riana Harjapamengkas, Tokoh Jawa Barat,” ujar Ridwan Kamil (Emil) dalam pidatonya didampingi Uu Ruzhanul Ulum.

• Penjelasan BMKG Soal Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Jawa Barat

Untuk itu, Emil meminta agar pihaknya bisa melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat. Hal itu terkait penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih 2018-2023.

“Izinkan kami membacakan peraturan Permendagri Nomor 22 tahun 2018. Intinya adalah bahwa walaupun kami belum dilantik, pasangan terpilih ini dipersilakan untuk melakukan koordinasi penyesuaian rencana kerja (RKPD) sehingga 2019 terjadi sebuah keberlangsungan rencana program yang memuat hak politik kami selaku pasangan terpilih,” ujarnya.

“Berdasarkan hak hukum yang diberikan oleh negara, walaupun kami belum dilantik, kami izin menghadap (kepada Pj. Gubernur dan Ketua DPRD Jawa Barat) untuk menyampaikan pokok-pokok gagasan, visi misi, yang harus ditampung dalam RKPD dan KUA-PPAS, sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam proses transisi ini,” katanya.