Pilpres 2019
Oesman Sapta Odang Ungkap Cawapres Jokowi Bukan Orang Partai
Pernyataan ini muncul kala OSO dicecar oleh wartawan terkait figur yang dipilih sebagai Cawapres.
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, SURABAYA - Satu persatu partai pengusung Calon Presiden Joko Widodo mengungkap kriteria figur yang dipilih sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).
Giliran Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melalui Ketua Umumnya, Oesman Sapta Oedang (OSO), kala berkunjung di Surabaya, Senin (16/7/2018).
Di dalam kunjungan kerjanya ke Kota Surabaya ini, OSO menyebut Cawapres bagi Presiden Jokowi nantinya bukanlah sosok tokoh partai.
Pernyataan ini muncul kala OSO dicecar oleh wartawan terkait figur yang dipilih sebagai Cawapres.
"Apakah benar (cawapres) dari non partai?", kata seorang jurnalis.
Mendengar jawaban awak jurnalis, OSO menimpali : "Kok tahu?"
Disinggung lebih lanjut tentang nama atau inisial Cawapres Jokowi, pria yang juga Wakil Ketua DPD RI ini enggan berbicara lebih jauh dan hanya meletakkan telunjuk di depan bibirnya.
Ia menyebut bahwa penjelasan seputar pencalonan ini menjadi kewenangan Jokowi.
"Nanti saya tanyakan Pak Jokowi dulu ya," selorohnya.
• Ujang Serahkan Dewi ke Pemerintah Setelah 10 Tahun Merawat: Kolamnya Sudah Kering
• Persib Bandung vs Persela Lamongan 1-0: Jalannya Laga dan Video Gol
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy) juga membeberkan 10 nama yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.
"Ada 10 nama sesuai dengan pembicaraan saya dengan Pak Jokowi kemarin Selasa di Istana Bogor," kata Romi saat dikonfirmasi wartawan seusai menghadiri acara silaturahmi alumni PPMI di UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Minggu (15/7/2018).
Di antara sepuluh nama ini, ada yang berasal dari beberapa tokoh agama.
Yakni, KH Ma'ruf Amin (Ketua Mejelis Ulama Indonesia sekaligus Rais Am PBNU), Din Syamsudin (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah).
Ada pula dari kalangan profesional yang kini menjadi "orang dekat" Jokowi.
Yakni, Mahfud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)).
