Gaji Dewan Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD: Silahkan Uji Perpres ke MA

(BPIP-9) Selama ini BPIP hny mengurus anggaran kegiatan, tak pernah mengurus gaji. Makanya, BPIP mengapreasi jika ada yg akan menguji Perpres itu ke MA spt yg, kabarnya, akan dilakukan oleh MAKI. Silahkan diuji, itu bagus, BPIP tak bs ikut campur kpd Pemerintah atau kpd MAKI.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 27, 2018

Menurutnya, selama ini BPIP tidak pernah meminta gaji ataupun menuntutnya.

Pepres tersebut atas dasar pembicaraan resmi antara Menteri Pendayagunaan Aparat negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Meteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.

Mahfud MD mengatakan gaji tersebut dimaksudkan sebagai biaya operasional BPIP.

Sebab beban kerja BPIP, menurutnya, sangat padat.

"Tampak lbh besar daripada gaji menteri krn kalau menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yg jg besar tapi kalau BPIP gajinya itulah yg jadi biaya operasional," katanya.

(BPIP-7) Yg kami pahami pula jika benar gaji Pengarah BPIP itu ada sebenarnya dimaksudkan sbg biaya operasional. Tampak lbh besar daripada gaji menteri krn kalau menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yg jg besar tapi kalau BPIP gajinya itulah yg jadi biaya operasional.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 27, 2018

"Bahkan yg sering dipesankan oleh Bu Megawati dan Pak Tri Sutrisno setiap rapat, 'Lembaga ini menyandang ideologi Pancasila, jangan sampai ada kasus atau kesan kita ini makan uang negara. Apalagi sampai dipanggil oleh KPK'. Itu komitmen. Kami tidak pernah menanyakan gaji."

(BPIP-4) Bahkan yg sering dipesankan oleh Bu Megawati dan Pak Tri Sutrisno setiap rapat, "Lembaga ini menyandang ideologi Pancasila, jangan sampai ada kasus atau kesan kita ini makan uang negara. Apalagi sampai dipanggil oleh KPK". Itu komitmen. Kami tidak pernah menanyakan gaji.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 27, 2018

Pembentukan BPIP

Pada Mei 2017, Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Namun, pada Februari 2018, Jokowi mengubahnya menjadi Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

BPIP didirikan lewat Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

Tugas BPIP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, tugas lembaga ini tercantum pada Bab III pasal 3 dan 4.