Mahathir Mohamad Hadapi Tantangan sebagai PM baru Malaysia, Termasuk Soal TKI

TRIBUNJABAR.ID- Mahathir Mohamad resmi menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia mewarisi kondisi yang tidak terlalu cemerlang, sementara terikat janji-janji untuk meringankan beban rakyat sebagaimana tertuang dalam manifesto politik Pakatan Harapan.

Pakatan Harapan merupakan aliansi oposisi yang dinakhodainya dan kemudian mengantarkannya kembali ke kursi perdana menteri setelah ditinggalkannya tahun 2003.

Ketika berkuasa sebelumnya selama 22 tahun dengan kendaraan UMNO-komponen terbesar dalam koalisi Barisan Naisonal- Mahathir Mohamad dikenal memerintah tanpa kompromi dan dilaporkan tak mentolelir pembangkangan.

Tantangan utama

Kini zaman sudah berubah dan ia telah berjanji untuk berubah pula tetapi mantan orang kuat di Malaysia itu diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan besar.

Yang pertama, karena baru kali ini Malaysia mengalami perubahan pemerintah, tantangan utama adalah menghadapi birokrasi dan institusi kerajaan yang selama 61 tahun belakangan hanya mengenal satu pemerintahan di bawah Barisan Nasional.

Napi Terorisme di Mako Brimob Menyerahkan Diri, Wajahnya Tersenyum, Lihat Fotonya https://t.co/SOTLz6O7TL via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) May 10, 2018

"Kalau dilihat rezim yang lama itu merupakan rezim yang sudah sebatin dengan Barisan Nasional.

"Cuma yang melegakan adalah ketika kepala Kepolisian Negara membuat pernyataan bahwa polisi akan bersikap netral dan memastikan keselamatan terkawal (terjamin)," ujar dosen politik dari Universitas Malaya, Profesor Mohammad Redzuan Othman.

Dengan demikian, tantangan utama Mahathir Mohamad adalah bagaimana memastikan proses undang-undang dan proses yang berkaitan dengan urusan harian sebuah negara demokrasi berjalan lancar.

Tantangan kedua, masih menurut Profesor Mohammad Redzuan Othman, adalah mewujudkan janji menghapuskan pajak barang dan jasa (GST) dalam tempo 100 hari pertama pemerintahan Pakatan Harapan.

Janji itu termuat dalam manifesto pemilihan umum yang dibuat oleh gabungan oposisi tersebut. Ini ditempuh sebagai tanggapan atas keluhan rakyat Malaysia tentang peningkatan biaya hidup seiring dengan pemberlakukan pajak barang dan jasa 6% mulai 1 April 2015.

Baca: AC Milan Dibantai Juventus, Gianluigi Donnarumma yang Hancur Dihibur Gianluigi Buffon

Baca: Sepi dari Gosip, Artis Cantik Ini Segera Disidang, Kasus Inilah yang Menjeratnya

Penghapusan pajak yang semula dirancang untuk menggenjot pendapatan negara jelas akan menjadi tantangan bagi pemerintah baru.

"Mahathir mewarisi kedudukan keuangan dan ekonomi negara yang tidak begitu mantap dan sudah tentu ini akan memerlukan kepakaran beliau dan memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berkesan untuk mewujudkan janji pertama ditunaikan," jelas Mohammad Redzuan Othman.

Harapan TKI

Pada umumnya janji-janji yang termuat dalam manifesto Pakatan Harapan berkaitan dengan ekonomi, termasuk menaikkan upah minimum dari 1.000 ringgit menjadi 1.500 ringgit.

Janji peningkatan upah minimum tersebut tentu saja ditunggu oleh para pekerja, termasuk tenaga kerja Indonesia di Malaysia karena diperlakukan sama.

Namun yang tidak kalah penting, kata Nasrikah, koordinator Serantau -perkumpulan tenaga kerja Indonesia di Malaysia- adalah pengampunan tenaga kerja gelap.

"Kita ingin adanya pengampunan, pemutihan seperti zaman Tun Mahathir pada tahun 1996 yang syaratnya agak lebih mudah. Tidak seperti sekarang ini, peraturan dan syaratnya banyak sekali jadi banyak permohonan yang gagal," kata Nasrikah.

Perceraiannya Jadi Sorotan, Sule 'Hilang', Lina Sempat Galau, Sudah 3 Bulan Pisah Ranjang https://t.co/Dko3qXEAjY via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) May 10, 2018

Di masa pemerintahan sebelumnya mulai 1981 hingga 2003, Mahathir disebut memerintah bagaikan seorang otokrat. Para penentangnya dijebloskan ke penjara, termasuk Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim meski sekarang sudah berdamai dan berkoalisi.

Mengikuti jejak Anwar Ibrahim, Mior -warga Malaysia yang pernah dipenjarakan karena aktivitas politiknya- juga menyerukan lembaran baru.

"Saya serukan Mahathir untuk mengubah sistem baru, membuat yang bersih yang terbaik. Jangan tindas menindas, jangan ada dendam kesumat di hati. Yang sudah, sudah. Kita buka lembaran baru," tuturnya.

Mahathir Mohamad diambil sumpahnya sebagai perdana menteri ketujuh oleh raja yang berkuasa di Malaysia saat ini, Sultan Muhammad V.

Upacara digelar di Istana Negara, Kuala Lumpur, Kamis (10/5/2018) malam waktu setempat dan sesuai dengan undang-undang negara, raja yang berkuasa atau Yang di-Pertuan Agong mengambil sumpah perdana menteri.

Baca: Nahdlatul Ulama Jabar Laporkan Awal dan Akhir Ramadan 1439 H

Baca: Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 17 Mei, Lebaran 15 Juni

Pengambilan sumpah sempat tertunda dan muncul berbagai teori konspirasi tentang keterlambatan pengukuhan Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri meskipun hasil pemilu sudah diumumkan beberapa jam sebelumnya.

Istana Negara membantah tudingan pihaknya menunda pengambilan sumpah perdana menteri baru namun harus melalui prosedur yang berlaku sehingga memerlukan waktu.

Sebelum dilantik, Mahathir Mohamad mengatakan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak disangka, pada akhirnya bisa terwujud.

Ketika menuju Istana Negara, Mahathir Mohamad menggunakan limosin Proton Perdana dengan nomor "Proton 2020".

Nomor itu mencerminkan visi Mahathir Mohamad yang pernah digagasnya ketika menjadi perdana menteri sebelumnya untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju tahun 2020.

Selain didampingi istrinya, Siti Hasmah Ali, Mahathir didampingi oleh para pemimpin partai-partai yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan.

Mereka adalah presiden Partai Keadilan Rakyat, Wan Azizah Ismail -yang merupakan istri dari pemimpin de facto oposisi Anwar Ibrahim- presiden Partai Bersatu, Muhyiddin Yassin, Sekjen Partai Aksi Demokratik, Lim Guan Eng ,dan presiden Partai Amanah, Mohamad Sabu.

Merasa tidak senang dengan kepemimpinan Malaysia di bawah Najib Razak, Mahathir keluar dari UMNO, komponen partai terbesar di koalisi Barisan Nasional, membentuk partai Bersatu dan berkongsi dengan partai-partai yang sebelumnya dimusuhinya.

Baca: Terungkap, Ini Polwan Cantik yang Ikut Operasi di Rutan Brimob, Fasih Bahasa Inggris, Masih Jomblo

Najib menerima kehendak rakyat

Menyusul pengumuman resmi hasil pemilihan umum yang digelar pada Rabu (09/05), Najib Razak, mantan perdana menteri dan pemimpin Barisan Nasional yang dikalahkan oleh Mahathir Mohamad, mengatakan ia "menerima kehendak rakyat dan pihak Barisan Nasional memegang bertekad menghormati demokrasi."

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Khairy Jamaluddin, menekankan pentingnya estafet kekuasaan menyusul kekalahan mengejutkan yang dialami Barisan Nasional.

"Kini tiba waktunya bagi mereka yang secara bebas dipilih oleh rakyat Malaysia untuk memimpin negara kita," katanya.

"Negara kita hanya dapat bertahan jika kita melakukan pemindahan kekuasaan secara tertib dan mulus," tambah politikus UMNO yang dipilih kembali menjadi anggota parlemen itu.

Baca: Disiksa dan Giginya Rontok, Iptu Sulastri Rayakan Ulang Tahun di Rumah Sakit, Lihat Ekspresinya

Politikus lain dari koalisi Barisan Nasional yang kalah, Abdul Rahman Dahlan, menyerukan kepada partai-partai anggota koalisi dan para pendukungnya untuk tetap kokoh dan menjadi oposisi yang efektif.

"Meskipun kalah, kita harus membangun kembali kekuatan partai untuk berjuang di kesempatan lain. Kuatlah. Mari kita menjadi oposisi yang efektif dan memastikan Pakatan Harapan menepati janji-janji selama 100 hari pertama," demikian cuit kepala bagian komunikasi stragegis Barisan Nasional.

Pakatan Harapan meraih 113 kursi dari total 222 kursi parlemen sehingga melewati ambang batas minimum 112 kursi untuk dapat membentuk pemerintahan baru. (BBC Indonesia)