KPP Pratama Bandung Cicadas Sosialisasi Perpajakan kepada Bendaharawan Pemerintah
Sehari sebelumnya, KPP Pratama Bandung Cicadas juga secara resmi melakukan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas melakukan sosialiasi perpajakan kepada perwakilan bendaharawan pemerintah di area Bandung Cicadas. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai IV KPP Pratama Bandung Cicadas, Kota Bandung, Selasa (8/5/2018).
Kepala KPP Pratama Bandung Cicadas, Ismujiraharjo mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP), khususnya bendaharawan pemerintah perihal perpajakan.
"Karena bendaharawan itu cukup pelik ya, karena dia harus mengurusi pajak pegawainya mulai dari memotong, memungut kemudian melaporkan. Tak hanya itu, bendaharawan ini juga terkadang jabatan yang berganti-ganti, sehingga kita sedini melakukan upaya sedini mungkin agar Bendaharawan ini juga paham, apa yang harus dilakukan dengan perpajakan," ujar Ismujiraharjo.
Sehari sebelumnya, KPP Pratama Bandung Cicadas juga secara resmi melakukan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Senin (7/5/2018).
Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Di dalam deklarasi tersebut, pihaknya pun turut mengundang sejumlah stakeholder, yakni wajib pajak (WP) yang berada di jangkauan KPPP Bandung Cicadas.
"Kita juga mengundang perwakilan dari WP orang pribadi, WP Bendahara, WP Badan yang dimana mereka itu memberikan kontribusi perpajakan di kantor pelayanan Bandung Cicadas," ujarnya.
Dengan digelarnya deklarasi tersebut, pihaknya pun mengharapkan adanya peningkatanan kualitas pelayanan publik terhadap WP yang terdaftar di KPPP Bandung Cicadas.
"Walau upaya bebas korupsi sudah lama kita lakukan, hasil yang ingin kita capai adalah terwujudnya institusi di Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP yang bebas dari KKN," ujar Ismujiraharjo seusai acara, Senin (7/5/2018).
Di dalam deklarasi tersebut, pihaknya pun turut mengundang sejumlah stakeholder, yakni wajib pajak (WP) yang berada di jangkauan KPPP Bandung Cicadas.
"Kita juga mengundang perwakilan dari WP orang pribadi, WP Bendahara, WP Badan yang dimana mereka itu memberikan kontribusi perpajakan di kantor pelayanan Bandung Cicadas," ujarnya.
Dengan digelarnya deklarasi tersebut, pihaknya pun mengharapkan adanya peningkatanan kualitas pelayanan publik terhadap WP yang terdaftar di KPPP Bandung Cicadas.
"Kami juga ingin menumbuhkan kepercayaan terhadap WP yang terdaftar di kami, ini adalah komitmen yang kita tunjukkan. Tentu saja kita terbuka dengan berbagai masukkan, menuju pelayanan yang lebih baik," katanya.
Baca: Gerindra Seleksi 13 Nama untuk Jadi Cawapres Prabowo, Malam Ini Selesai
Di pengujung acara tersebut, KPPP Bandung Cicadas juga memberikan penghargaan terhadap sejumlah WP orang pribadi pembayar terbesar, WP Badan pembayar terbesar dan WP Bendaharawan Terpatuh.
Proses pembangunan zona integritas (ZI) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Keuangan.
