Mantan Penasihat KPK Ini Sebut Utang Negara Meningkat dan Aset Dikuasai Asing
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang cukup memprihatinan
Penulis: Kemal Setia Permana | Editor: Dedy Herdiana
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kondisi perekonomian Indonesia masih cukup stabil dan mampu bertahan di tengah goncangan ekonomi global yang belum mampu stabil akibat berbagai faktor.
Meski belum stabil, dalam dua tahun terakhir perekonomian Tanah Air mampu bangkit dan menunjukkan kinerja positif.
Namun begitu, banyak catatan penting yang disoroti sejumah pihak terkait kondisi Indonesia di bawah dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan kondisi utang negara yang meningkat dan sejumlah asset negara yang dikuasai pihak asing.
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang cukup memprihatinan saat ini.
Baca: Bobotoh Geulis Ini Kagum dengan Bobotoh di Semarang, Bukan Orang Sunda tapi Cinta Persib
Sejumlah indikator menunjukkan bagaimana kondisi Indonesia yang seolah mengalami degradasi dalam beberapa tahun terakhir.
"Contohnya adalah kasus korupsi meningkat, asset negara banyak dikuasai asing dan utang negara meningkat," kata Abdullah dalam acara Seminar Nasional dan Bedah Buku "Jihad Memberantas Korupsi" yang digelar Universitas BSI Bandung beberapa waktu lalu di Bandung.
Abdullah mengatakan bahwa banyaknya kasus korupsi sangat banyak berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan bangsa, termasuk ke dalam sektor pendidikan dan ekonomi bangsa.
5 Kekecewaan Mendalam Mario Gomez Terhadap Sepakbola Indonesia https://t.co/TxEX5TwH0N via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) March 7, 2018
"Human Development Indonesia (HDI) tahun 2016 hanya 0,75 atau urutan kelima di ASEAN dan menempati urutan 124 dari 187 negara. Lulusan universitas yang terserap hanya 7 persen, bayangka Filipina saja 29 persen, Thailand 17 persen dan Singapura 28 persen," kata Abdullah.
Abdulla dalam acara yang juga dihadiri manatan Wakil Ketua KPK, Bambagn Widjojanto, Budi Djatniko (Ketua Umum Pengurus Pusat APTISI) dan moderator Dasrun Hidayat (Akademisi Universitas BSI) juga mengungkapkan bahwa utang negara mengalami kenaikan yang mengkhawatirkan.
Utang negara tahun 2011, kata dia, berjumlah Rp 1.818 triliun. Tahun 2012 menjadi Rp 2.000 triliun. Tahun 2014 kemudian membengkak menjadi Rp 3.500 triliun.
"Skema pembayaran utang dalam APBN-P 2009 adalah Rp 209,59 triliun, tahun 2010 Rp 105, 7 triliun dan tahun 2014 Rp 121 triliun, sementara tahun 2017 Rp 221 triliun," katanya.
Kondisi ekonomi Indonesia kian lemah karena sejumlah asset pun banyak dikuasai asing. Menurut Abdullah, sebanyak 14 dari 20 bank besar di Indonesia diuasai oleh asing. Dalam bidang telekomunikasi tiga operator besar dimiliki asing.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/seminar-nasional-dan-bedah-buku-jihad-memberantas-korupsi-di-universitas-bsi-bandung_20180307_175927.jpg)