AJI Kota Bandung Minta Jurnalis Tetap Jaga Independensi dan Netral Selama Pilkada Serentak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung meminta kepada seluruh jurnalis untuk tetap menjaga independensinya jelang Pilkada Serentak 2018.

Ketua AJI Bandung, Ari Syahril Ramadhan mengatakan bahwa independensi merupakan kata kunci saat jurnalis dihadapkan pada pesta demokrasi, terutama di Kota Bandung yang mulai berlangsung pada saat ini.

"Jelas mengimbau (jurnalis agar) menjaga independensi dan netralitas. Tetap profesional ketika peliputan proses Pilkada," ujar Ari saat diwawancarai Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Jumat (26/1/2018).

Netralitas sangat penting dimiliki jurnalis ketika meliput berita di lapangan.

Ketika bertemu narasumber yang merupakan calon kepala daerah, seharusnya jurnalis tidak bersikap antipati atau terlalu simpati.

"Ketika dia berat sebelah, misalkan tergabung tim sukses, lebih baik tidak melakukan aktivitas jurnalistik. Berhenti dulu jadi jurnalis," kata Ari.

Kim Jeffry Kurniawan, Gelandang Ganteng Andalan Persib yang Manly https://t.co/jIndXLxM19 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 26, 2018

Selama Pilkada berlangsung, biasanya ada saja godaan bagi jurnalis, entah itu berupa uang di dalam amplop dan lain sebagainya.

Manurut Ari, jurnalis harus tetap terikat pada kode etik wartawan.

"Pasti banyak yang menyediakan anggaran uang lain-lain. Saya harap menjunjung tinggi kode etik tidak menerima amplop, dan lain-lain," ujarnya.

Hubungan antara jurnalis dan narasumber, ketika dalam sebuah peliputan tidak boleh terdapat transaksi selain wawancara. Hal itu agar tak ada iktikad buruk dalam berita yang dibuat jurnalis.

"Harus tetap berimbang, tidak boleh menghakimi. Tidak boleh memasukkan opini wartawan tersebut. Misalkan wartawan itu tidak sesuai prinsip, ideologi, gagasannya, tetap profesional memberitakannya dalam karya," kata Ari.

Ari berharap, jika ditemukan jurnalis yang terlibat secara langsung dalam proses pilkada, maka jurnalis tersebut harus dikenakan sanksi yang tegas.

Baik itu jurnalis yang dilaporkan oleh masyarakat, organisasi profesi wartawan, atau media tempat jurnalis tersebut bekerja.