Presiden Jokowi: Akhir 2019, Jalan Tol Merak-Banyuwangi Rampung

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali meresmikan salah satu proyek infrastruktur yang ada di Tanah Air.

Kali ini jalan tol Surabaya - Mojokerto seksi IB, II, dan III ruas Sepanjang - Krian dengan total panjang 15,47 kilometer, Selasa (19/10/2017) di Gerbang Tol Warugunung, Kecamatan Warugung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

“Ketiga seksi ini adalah tiga seksi pamungkas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang total panjangnya 34,05 kilometer,” kata Jokowi.

Presiden menyatakan, proyek jalan tol Merak-Banyuwangi sepanjang 1.167 kilometer akan dirampungkan pemerintah pada akhir tahun 2019 mendatang.

"Saya sudah kejar terus setiap hari agar pada akhir 2019 tanpa alasan harus selesai,” ujar Presiden.

Baca: Namanya Masuk Daftar Kandidat Cagub dari PDI Perjuangan, Ini Kata Dedi Mulyadi

Baca: The Sacred Riana Ternyata Gunakan Mantra Pemanggil Arwah Asli di Asias Got Talent

Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa dari jalan tol sepanjang 1.167 kilometer tersebut, terdapat 561 kilometer ruas jalan yang telah beroperasi.

Sedangkan 433 kilometer masuk dalam tahapan konstruksi dan 173 kilometer lainnya masih berada dalam tahap persiapan.

"Di Jatim sendiri ternyata yang paling banyak, yaitu 268 kilometer,” tuturnya.

Jokowi juga menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan jalan tol di luar Pulau Jawa yang sudah dimulai sebelumnya.

“Misalnya jalan tol trans Sumatra di Lampung sudah bergerak, di Palembang sudah bergerak, ke atas lagi di Medan sekitarnya sudah bergerak. Tahun depan dari ujung barat, Aceh sudah masuk akan ke timur,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan alasan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yaitu untuk mempersiapkan persaingan antar negara yang semakin keras dan semakin ketat.

Presiden meyakini bahwa negara berkembang akan menjadi negara maju jika memiliki daya saing yang tinggi dan efisien.

Oleh karena itu, pembangunan jalan tol terus dikebut pemerintah guna mengurangi ketergantungan pembiayaan pada APBN.