Bos Besar Freeport Kembali Temui Menteri ESDM

Padahal sebelumnya pada 29 Agustus 2017 lalu, pemerintah dan Freeport telah mengumumkan. . .

Bos Besar Freeport Kembali Temui Menteri ESDM
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
President dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard C. Adkerson saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Senin (20/2/2017). President dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard C. Adkerson menjelaskan meskipun UU Pertambangan Mineral dan Batubara 2009 menyatakan bahwa Kontrak Karya tetap sah berlaku selama jangka waktunya, pemerintah meminta agar Freeport mengakhiri Kontrak Karya 1991 agar memperoleh suatu ijin operasi yang tidak pasti dan persetujuan ekspor jangka. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Bos PT Freeport McMoran, Richard C Adkerson kembali menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, di kantor ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Dari pantauan Tribunnews.com, Richard Adkerson datang sekitar pukul 16.00 dan keluar sekira pukul 18.30 WIB.

Mengenakan jas berwarna hitam Richard Adkerson nampak langsung meninggalkan Kementerian ESDM.

Sebelumnya, Selasa (24/10/2017) pagi Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan petang ini memang ada pertemuan antara Jonan dan bos Freeport tersebut.

"Iya nanti Pak jonan akan sampaikan," ucap Sri Mulyani.

 Perundingan antara Freeport dan pemerintah memang masih terus berlanjut, terlebih usai dikirimkannya surat dari Adkerson kepada Kementerian Keuangan yang tidak setuju mengenai detil pelepasan saham 51 persen kepada Pemerintah.

Padahal sebelumnya pada 29 Agustus 2017 lalu, pemerintah dan Freeport telah mengumumkan empat poin kesepakatan yakni divestasi 51 persen, pembangunan smelter, menambahkan penerimaan kepada negara, dan bila semua telah terwujud pun bisa mengantongi izin perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

Maka dengan adanya surat tersebut, target realisasi saham Freeport kepada pemerintah diperkirakan akan mundur hingga 2019.

Namun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang bertugas dalam memimpin konsilidasi mengenai implementasi saham Freepport, mengatakan realisasi tetap diusahakan terwujud pada 2018.

"Memang kita masih bicara akhir tahun 2018, tapi kalau sampai ada yang kurang kan tahu sendiri kan, dokumentasi apa segala. Selambat lambatnya Maret 2019. Tapi targetnya masih bulan Desember 2018," ungkap Rini saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Rabu (11/10/2017).

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved