APBD Sumedang Selalu Defisit, Diklaim Normal Lagi pada 2018
Wakil Ketua DPRD Edi Askhari menyebutkan kondisi keuangan APBD memang kedodoran sejak 2015.
Penulis: Deddi Rustandi | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Deddi Rustandi
TRIBUNJABAR.CO.ID, SUMEDANG– Kondisi keuangan APBD Sumedang yang terus kedodoran sejak 2015 diyakini DPRD akan tuntas pada tahun 2018.
Sejak dua tahun itu, APBD selalu defisit sehingga beberapa kali Bupati Eka Setiawan harus melakukan rasionalisasi saat APBD berjalan.
Selama satu periode, 2013-2018 sudah tiga kali Sumedang dipimpin bupati dan baru terjadi kondisi keuangan sangat memprihatinkan.
Masih Ingat Anak SD yang Tersambar Api Unggun? Begini Kondisinya Sekarang https://t.co/nNAeRgvPf9 via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) September 17, 2017
Wakil Ketua DPRD Edi Askhari menyebutkan kondisi keuangan APBD memang kedodoran sejak 2015.
“Harus diakui kondisi keuangan APBD sangat kedodoran sejak 2015 dan sampai saat ini kondisinya terus kesulitan,” kata Edi, Minggu (17/9/2017).
Menurutnya, kondisi keuangan ini akan stabil lagi pada tahun 2018. “Pada APBD 2018, kondisi keuangan akan stabil,” katanya.
Baca: Natalie Sarah Berduka, Ibunda Meninggal Setelah 7 Tahun Berjuang Melawan Kanker
Beberapa kali Bupati Sumedang melakukan rasionalisasi anggaran dan rasionalisasi terakhir sebesar 20 persen dari belanja karena ada kebutuhan Rp 80,7 miliar.
Kebutuhan itu diataranya untuk membayar kekurangan gaji dan tunjangan tahun 2017 sebesar Rp 39,97 miliar.
“Maret lalu saat APBD sudah berjalan, Bupati Eka mengajukan rasionalisasi anggaran sebesar 20 persen dari belanja untuk menutupi kebutuhan sebesar Rp 80,7 miliar,” katanya.
Sebarkan! Buah Nangka yang Selama Ini Kita Kenal Ternyata Bisa Membuat Anda Malah Seperti Ini https://t.co/3CG3yzcrVS via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) September 17, 2017
Namun, imbuh dia, setelah dilakukan rasionalisasi ternyata hanya bisa sampai Rp 46 miliar saja.
Alokasi itu untuk menutupi kekurangan gaji dan tunjangan pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp 39,97 miliar dan untuk jamainan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) provinsi Jabar luncuran tahun 2015 sebesar Rp 6,56 miliar.