Ini Lima Fakta Kerjasama Politik yang Disepakati PDIP dan Golkar di Jawa Barat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - DPD PDIP Jabar dan DPD I Partai Golkar Jabar menyepakati kerjasama politik menghadapi Pilkada Serentak 2018 di 16 Kabupaten/Kota di Jabar.

Pihak PDIP diwakili Ketua DPD PDIP Jabar Tb Hasanuddin, sedangkan Partai Golkar diwakili Ketua DPD I Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi. Pertemuan digelar di Kantor DPD PDIP Jabar di Bandung, Rabu (9/8/2017).

Baca: Ello Ditangkap Kasus Narkoba, Padahal Sehari Sebelumnya Sang Kekasih Rayakan Hari Besar Ini!

Berikut lima fakta kerjasama politik di antara kedua partai politik tersebut.

1. Golkar-PDIP Sudah Aman untuk Pilkada Kota/Kabupaten di Jawa Barat

Ini keuntungan kasat mata dari kerjasama politik antara PDIP dan Golkar. Dari 16 kota/kabupaten, syarat minimal 20 persen kursi DPRD sudah terpenuhi dari gabungan partai politik ini. Keduanya pun masih terbuka untuk menggalang kekuatan dengan partai politik lain.

2. Di 16 Kota/Kabupaten Bakal Ada Paslon Dari PDIP-Golkar

Baik PDIP maupun Golkar hendak mengejar kemenangan sebanyak-banyaknya di Jawa Barat. Jika kerjasama politik ini dikonkretkan, besar kemungkinan di 16 kota/kabupaten akan ada pasangan calon (Paslon) yang diusung oleh kedua partai politik tersebut.

3. Gabungan Parpol Terkuat Menyaingi Gerindra-PKS

Bergabungnya PDIP-Golkar akan menjadi kekuatan baru menghadapi gabungan Gerindra-PKS. Di antara kedua gabungan kekuatan politik itu akan bertarung habis-habisan di sebagian besar Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar.

4. Tim 5 untuk Penjaringan Wali Kota/Bupati Akan Fokus Pada Kader

Satu kesepakatan dari kerjasama politik ini adalah pembentukan tim penjaringan yang disebut Tim 5. Tujuannya tak lain untuk menjaring calon potensial yang akan diusung dalam Pilkada Serentak.

5. Semua Pencalonan Berdasarkan Survei

Menurut Dedi Mulyadi, siapa yang diputuskan menjadi calon nomor satu atau nomor dua tidak berdasarkan pembagian secara merata tapi didasarkan pada hasil survei. Jadi kalau di satu kabupaten/kota ada kader PDIP di posisi puncak, maka Golkar akan mendukung, begitupun sebaliknya.