EKSKLUSIF-- Proyek Terowongan Cisumdawu Terus Berjalan Meski Masalah Lahan Belum Tuntas

Laporan Tim Liputan Tribun Jabar

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Kepala Satker Tol Cisumdawu, Wida Nurfaida, mengatakan pengerjaan terowongan terus dilakukan meskipun lahan warga belum terbebaskan.

Ia mengatakan hal itu saat ditemui Tribun Jabar di ruang kerjanya, Jumat (4/8/2017).

Di satu sisi, Wida Nurfaida mengaku tidak bisa menahan kontraktor sedangkan di sisi lain, kontraktor pun mengejar target dan tidak boleh ada alat yang berhenti bekerja.

Jika alat berhenti beroperasi, lanjutnya, biaya yang dikeluarkan akan makin tinggi karena tidak ada yang dikerjakan dan tetap harus membayar pegawai dan sebagainya.

Tahukah Kamu di Mana Pramugari Tidur saat Dalam Pesawat? Tempatnya Sungguh Tak Terduga https://t.co/TzWskXMi0q via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) August 7, 2017

Menurut Wida Nurfaida, Satker Tol Cisumdawu mencoba untuk sedikit menahan pengerjaan meski persoalan utama tersendat dalam pembayaran lahan milik warga.

Ia mengakui ada sedikit miskomunikasi dengan pihak BPN Sumedang dalam melakukan pembayaran lahan milik warga, yang memang sangat mengganggu pembangunan terowongan.

Baca: Polda Jabar Temukan Sejumlah Usaha Penambangan Ilegal di Garut dan Sumedang

Terutama mengganggu pemerintah yang sudah mengalokasikan dana senilai Rp 59 miliar untuk dipakai pembayaran lahan di beberapa titik di Kecamatan Pamulihan yang terkena pengerjaan fisik Tol Cisumdawu.

"Ya, sangat terganggu. Kami juga jadi ikut dipertanyakan (oleh pemerintah pusat dan warga). Uangnya, kan, memang sudah lama ada. Tapi tidak dibayar‑bayarkan. Uang pembebasan lahannya, kan, memang sangat terbatas. Pihak BPN juga tidak tahu awalnya bahwa dana sudah ada. Jadi tersendatnya karena kami juga salah enggak ngecek ke BPN," katanya.

Bambang Subagyo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan Jalan Tol Cisumdawu wilayah I Cileunyi‑Sumedang, mengaku pemerintah telah mengalokasikan Rp 59 miliar.

Baca: Kemenangan Persib dan Gol Essien Dipersembahkan untuk Ricko Andrean

Anggaran itu nantinya digunakan untuk pembayaran lahan warga di wilayah Kecamatan Pamulihan yang terkena dampak pengerjaan fisik Tol Cisumdawu.

Untuk Kampung Cilengsar sendiri, kata Bambang, dana yang dialokasikan untuk pembebasan lahan sekitar Rp 8 miliar dengan jumlah 19 kepala keluarga.

Bambang Subagyo mengklaim tidak akan banyak kendala dalam proses pembayaran lahan itu.

Kala Ridwan Kamil Berpantun, Begini Jadinya https://t.co/EYPV79X4H7 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) August 7, 2017

"Aman, kok, semuanya aman. Pembayaran kami yang lakukan tapi memang proses teknisnya ada di BPN. Kampung Cilengsar ini yang kami prioritaskan. Kan mau ada pengerjaan terowongan kedua. Sisanya menyusul," katanya.

Bambang mengimbau kepada warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan fisik Tol Cisumdawu apabila ada pertanyaan soal pembebasan lahan untuk tidak sungkan menanyakan kepada PPK Lahan dan BPN.

Pasalnya, jika bertanya kepada yang lainnya atau mengandalkan informasi dari warga lainnya, nantinya akan muncul isu yang simpang siur.

"Pokoknya, kalau ada pertanyaan soal pembebasan lahan, langsung saja datang kepada kami agar informasinya tidak simpang siur," ujarnya. (*)