Korupsi KTP Elektronik
Setya Novanto tak Mungkin Lagi Bisa Menjalankan Tugas sebagai Pemimpin Parpol
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Golkar harus
TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Golkar harus segera melakukan konsolidasi pascapenetapan tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK.
Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang ditangani KPK.
Menurut Akbar, dengan status tersangka, Novanto tidak mungkin lagi bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin parpol. Sementara parpol sedang menghadapi agenda politik pemilu serentak 2018 dan pemilu 2019.
"Puncaknya adalah agenda politik 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini agenda yang sudah ada di depan mata," kata Akbar.
Menurut Akbar, internal Golkar bisa saja membuat kesepakatan untuk memilih ketua umum sementara atau pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Hal itu sebaiknya dibahas oleh para pengurus partai.
Misalnya, kata dia, menunjuk tokoh di DPP untuk memimpin sementara. Namun, kata dia, perlu pemimpin definitif untuk menjalankan kepemimpinan yang kuat.
Viral, Wallpaper Ponsel Berlogo Palu Arit, Netizen Dibuat Resah https://t.co/mY28Jls9Sc via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) July 17, 2017
"Pada akhirnya kita perlu kepemimpinan permanen untuk mengatur strategi yang betul-betul siap dalam menghadapi agenda politik 2018 dan agenda puncak 2019," kata Akbar.
Sementara itu Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menunggu surat resmi penetapan tersangka oleh KPK sebelum memutuskan mengambil langkah hukum seperti, pra peradilan.
"(Golkar) Menunggu surat resmi penetapan Bung Setya Novanto sebagai tersangka yang akan dikeluarkan oleh KPK. Di situ nanti akan dipelajari pertimbangan-pertimbangan hukum, dan bisa jadi langkah-langkah lain tetapi kita akan mempelajari dulu," kata Idrus.
Idrus juga menjelaskan bahwa meski Novanto ditetapkan menjadi tersangka, partai berlambang pohon beringin akan tetap mendukung dan mencapreskan Presiden Joko Widodo di pemilu tahun 2019 mendatang.
"Apapun yang terjadi, posisi politik Partai Golkar tidak akan berubah, tetap konsisten untuk mendukung Pemerintahan Jokowi-JK," kata Idrus.
Nurdin Halid juga menegaskan Golkar tetap kuat meski Novanto menjadi tersangka di KPK. Novanto sudah membagi-bagi tugas dengan rinci untuk menjaga partai tetap bekerja secara maksimal di segala situasi.
Bawa Ponsel saat Mandi, Gadis ini Tewas Tersengat Listrik, Polisi Terkejut Lihat Foto Terakhirnya https://t.co/sG5f4NydoX via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) July 17, 2017
"Golkar solid, Golkar memiliki sistem dengan fungsi-fungsi yang sudah dibagi habis," ujar Nurdin.(jar/wly)