Begini Keluhan Para Orang Tua di Bandung Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Puluhan orang tua calon peserta didik baru melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (21/6/217).

Mereka mengeluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih kurang pro terhadap pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah atau siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP).

Orang tua yang tinggal di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Rosa (39), mengatakan tidak bisa memasukkan anaknya ke SMK PU Negeri Bandung, walaupun bertetangga dengan sekolah tersebut.

Sebelumnya, Rosa mendaftarkan anaknya tersebut melalui jalur RMP.

"Jurusan yang diinginkan anak saya ada di SMK itu. Sejak kecil dia ingin sekolah di situ, karena memang sangat dekat dengan rumah. Saya memang tidak punya Kartu Indonesia Pintar, dan itu yang jadi alasan pihak sekolah untuk menolak anak saya. Padahal kami masuk kategori keluarga tidak mampu," kata Rosa saat ditemui di sela aksinya tersebut.

Rosa pun heran saat melihat orang tua lainnya yang bisa mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah tersebut melalui jalur RMP, tapi menggunakan mobil.

Diharapkan, fungsi pengawasan dan verifikasi terhadap calon peserta didik tersebut diperketat.

Orang tua peserta didik lainnya asal Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Ita Rosita (45), juga mengatakan mendapat penolakan dari sekolah tempat anaknya mendaftar melalui jalur nonakademik atau RMP.

Ita tadinya akan memasukkan anaknya ke SMK 11 Bandung.

"Sekolahnya masih satu kecamatan dengan rumah saya. Anak saya maunya masuk ke SMK itu. Tapi ditolak, padahal punya Kartu Indonesia Pintar. Saya jadi bingung, yang punya KIP dan yang tidak punya KIP sama-sama ditolak, jadi yang masuk siapa," katanya.

Orang tua peserta didik lainnya asal Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Winarti (51), mengatakan menginginkan anaknya masuk ke SMK 1 Bandung melalui jalur nonakademik.

Namun sama seperti peserta aksi lainnya, anaknya pun ditolak masuk sekolah tersebut.

"Kami meminta supaya pemerintah melakukan verifikasi lagi, siapa yang dinyatakan warga kurang mampu itu. Jangan sampai malah jatah orang miskin diberikan kepada orang lain," katanya.

Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah memperbaiki website PPDB online yang sering mengalami gangguan sehingga transparansi pendaftarannya terjamin.

Mereka pun menuntut pemerintah menutup celah-celah kecil kecurangan berupa suap dan tradisi menitip anak pejabat atau orang kaya di sekolah. (*)