Komisi IX Minta BPOM Gandeng Komunitas Awasi Peredaran Produk Ilegal
Ketua Komisi IX, Dede Yusuf, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merangkul komunitas untuk . . .
Penulis: cis | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S
BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID – Ketua Komisi IX, Dede Yusuf, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merangkul komunitas untuk mencegah peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal. Sebab pada kenyataannya peredaran produk yang tak terjamin mutu dan manfaatnya itu masih marak di Indonesia.
“Pengungkapan dan penangkapan hampir setiap bulan, jumlahnya puluhan ton sampai ada yang jutaan ton,” kata Dede di sela-sela pemusnahan ribuan jenis produk makanan, obat, dan kosmetik ilegal di Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Rabu (21/12/2016).
Namun demikian, kata Dede, pencegahan peredaran produk yang terjamin mutu dan manfaatnya itu tak cukup hanya dengan pengungkapan kasus.
Menurutnya, pengawasan secara ruitn juga harus dilakukan agar tak ada kesempatan produsen atau distributor nakal menjual produk ilegalnya.
“Saya paham kondisi BPOM, masih membutuhkan jaringan lebih besar karena karyawannya hanya 3.800 orang. Tidak mungkin mengawasi semua obat dan makanan yang beredar. Bahkan sampai cilok, bakso, cireng, itu juga diawasi, saya rasa tidak akan sanggup jika sendirian,” kata Dede.
Dede menyebut, BPOM perlu merangkul komunitas masyarakat bertanggungjawab yang ada di setiap daerah. Sebab ia menilai jika
komunitas masyarakat itu bisa menjadi agen-agen BPOM untuk mencegah peredaran produk-produk ilegal.
Apalagi di era globalisasi ini, kata dia, arus perdagangan dan jasa sangat besar,. Dikhawatirkan produk makanan dan minuman olahan dari luar Indonesia yang tak terjamin mutunya masuk dengan mudah.
“Kalau kita lihat di media sosial ada produk telur dipalsukan, minyak sayur diambil dari selokan, kacang yang isinya semen, kalau tidak ada pengawasan ini akan masuk,” kata Dede.
Dede pun menyambut baik kerjasama yang dilakukan BPOM degan Kwarda Pramuka Provinsi Jabar dan Ikatan Apoteker Indonesia Jabar.
Ia berharap tak hanya dua komunitas itu yang akan dilibatkan BPOM dalam mengawal peredaran obat, makanan, dan kosmetik di Indonesia.
“Sedangkan bicara obat, makanan, dan kosmetik itu bersentuhan dengan kita setiap hari. Makanya pengawas itu penting dan kami ingin BPOM menggandeng komunitas yang berlanjut di tingkat nasional,” kata Dede. (cis)
