Bikin Pelayanan Pemkot Seperti Hotel dan Bank, Ridwan Kamil: Jangan Ada Muka Cemberut

BANDUNG, TRIBUN -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan memberlakukan penugasan Duty Manager di seluruh unit-unit pelayanan publik mulai 2017. "Tenaga yang dibutuhkan untuk duty manager di lingkungan Pemkot
Sebanyak 200 orang untuk untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil usai membuka Bimbingan Teknis Duty Manager di lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Hotel Kedaton Bandung, Selasa (13/12/2016).

Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan, bimbingan teknik selama tiga hari sebagai upaya meningkatkan kompetensi para calon Duty manager diikutti PNS, sedangkan untuk non-PNS perekrutan dilakukan tahun 2017.
“Adanya duty manager agar pelayanan publik di Bandung ini makin baik dan juara. Pelayanan publik Pemkot harus sistem seperti hotel dan perbankan, yang bertanggungjawab untuk memastikan pelayanan tidak ada masalah,” ujar Emil.

Emil juga minta PNS pelayan publik berpalkain rapi seperti pramugari pesawat Garuda, ramah dan selalu tersenyum. "Jangan ada laporan ada PNS melayani dengan muka cemberut ada juga bicara sambil makan bala-bala, itu tidak boleh terjadi lagi," ujar Emil.

Tujuan utama dari pembentukan Duty Manager ini adalah mewujudkan sistem pemerintahan tanpa komplain (zero complain) karena saat ini setiap harinya menerima setidaknya 15 laporan dari warga atas ketiadakpuasan terhadap pelayanan publik.

Selama ini di unit-unit pelayanan publik pun belum ada orang yang secara khusus bertanggung jawab secara penuh atas penyelenggaraan pelayanan tersebut.

“Pelayanan publik itu kuncinya jangan ada komplain. Oleh karena itu mari kita jadikan Kota Bandung sebagai zero complaint government,” ujar Emil.

Emil mengatakan, ada enam indikator agar pelayanan publik menjadi sempurna. Pertama hadirnya standar prosedur operasional yang baku dan komprehensif. Kedua, sumber daya manusia yang berintegritas, professional, dan melayani dengan hati. Ketiga, sarana dan prasarana yang nyaman dan memadai sesuai dengan kebutuhan berbagai elemen masyarakat. Sarana dan prasarana juga harus bisa mengakomodasi kebutuhan khusus, seperti manula, difabel, serta ibu hamil dan menyusui.

Keempat, adanya sistem infrastruktur IT yang baik sehingga warga bisa mendapatkan informasi dengan mudah, mulai dari mengecek antrian hingga mendapatkan hasil pelayanan. Kelima, ada sistem complaint handling atau penanganan terhadap keluhan. Keenam adalah sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

Sementara itu Inspektur Kota Bandung, Koswara mengatakan, kehadiran Duty Manager sebagai respon terhadap strategi peningkatan pengawasan dan pelayanan publik Kota Bandung.

Bimtek Duty Manager diikuti oleh 76 Aparatur Sipil Negara eselon III dan IV tugasnya melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan publik di setiap SKPD .

Duty Manager fokus untuk mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat serta memastikan proses pelayanan publik terhindar dari terjadinya tindakan maladministrasi dan terbebas dari perbuatan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.(tsm)