Ini Alasan Guru Honorer Jawa Barat Demo di Kantor Gubernur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate merupakan puncak kekecewaan guru honorer.

Mereka menganggap pemerintah provinsi Jabar mengabaikan nasib guru honorer.

Koordinator aksi unjuk rasa, Cecep Kurniadi, mengaku, pihaknya sudah melakukan mediasi dengan pemerintah provinsi Jabar untuk memenuhi keinginan guru honorer.

Namun pemerintah provinsi Jabar mengaku tidak ada anggaran untuk kesejahteraan guru honorer.

"Kami mendesak Jabar mengalokasi anggaran murni 2017 untuk kesejahteraan kami," kata Cecep di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Senin (31/10/2016).

Cecep mengatakan, upah untuk guru honorer sangat tidak manusiawi dengan nilai yang bervariasi.

Secara rerata, kata dia, guru honorer di Jabar hanya menerima upah sebesar Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu.

"Sementara tuntutan pemerintah kepada kami harus ikut mencerdaskan bangsa. Kami sudah melakukan tapi kami tidak dihargai," ujar Cecep.

Cecep mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah provinsi Jabar harus mengalokasikan anggaran guru honorer untuk upah setingkat UMK.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah provinsi memperbanyak kuota tunjangan khusus. Sebab baru empat kota/kabupaten di Jabar yang menerima kuota tunjangan khusus itu.

"Ini seolah ada diskriminasi," kata Cecep seraya menyebut akan terus memperjuangkan hak guru honorer. "Sesuai janji kami akan meduduki gedung sate, tiga hari pun siap."

Sejumlah guru melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Senin (31/10/2016).

Mereka merupakan guru honorer sekolah-sekolah yang ada di Jabar.

Para pedemo itu membawa beberapa spanduk. Satu di antaranya bertuliskan "Kami seluruh honorer Jawa Barat menuntut kesejahteraan yang seadil-adilnya dan penghidupan layak".

Informasi yang dihimpun Tribun, para guru honorer ini menuntut kesejahteraan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Mereka meminta upah yang harus berstandar upah minimun provinsi (UMP) atau upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Setidaknya ada lima hal yang menjadi tuntutan para guru tersebut.

Pertama, pemerintah provinsi Jabar untuk mengalokasikan dana di anggaran murni tahun 2017 untuk UMP dan UMK tenaga honorer d Jabar.

Kedua, pemerintah provinsi Jabar menambah kuota untuk program tunjangan insentif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketiga, pemerintah provinsi Jabar menambah kuota untuk program tunjangan khusus bag daerah terpencil.

Keempat, pemerintah provinsi Jabar harus memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga honorernya. Kelima, pemerintah provinsi Jabar segera menetapkan surat keputusan sertifikasi dan NUPTK. (cis)