Kota Bandung Terapkan e-Budgeting di 2017 untuk Tata Kelola Birokrasi

Laporan Muhamad Nandri Prilatama

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Pasca mendapatkan penghargaan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), sebagai kota nomor satu dalam hal birokrasi, Kota Bandung terus meningkatkan reformasi birokrasi agar lebih baik.

Sekretaris Daerah, Yossi Irianto, mengatakan Pempkot Bandung akan melakukan perbaikan sistem birokrasi dari suatu sistem yang disebut BIREUM (Bandung Integrated Resources Management System) menjadi e-Budgeting.

Menurut Yossi, perubahan pada 2017 menjadi e-Budgeting tersebut bertujuan untuk membuat suatu tata kelola yang lebih baik, dengan mengintegrasikan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Sebelumnya, kata Yossi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah ada yang namanya e-Planning dan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) telah memiliki Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Namun, seringkali kurang sinkron antara keduanya.

"Kota Bandung terus melakukan berbagai perubahan, salahsatunya reformasi birokrasi, yaitu dengan e-Budgeting, sebagai alat kontrol dalam rangka pengawasan yang menjadi bagian reformasi birokrasi. Pak wali meminta, bahwa Kota Bandung mesti menjadi bagian dari kota besar, dan dapat menjadi rolemodel," kata Yossi di Balai Kota, Kamis (9/6/2016).

Yossi menjelaskan, ada lima hal perubahan mendasar yang terjadi dari BIREUM ke e-Budgeting, di antaranya perubahan belanja langsung pegawai dari honor ke sistem kerja, e-Budgeting menetapkan Unit layanan pengadaan (ULP) menjadi Unit tetap dengan pegawai tetap non BKO (Bawah Kendali Operasi), mendorong hal-hal kebijakan yang bersifat selalu tunai ke hal yang berorientasi kegiatan, perubahan standarisasi, dan penetapan waktu implementasi.

"Kami ingin melakukan langkah yang sifatnya efisiensi belanja, sehingga kami akan senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Jadi nantinya, tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak bisa merencanakan diluar tupoksi. Jadi, di sini kami pakai teori punish dan reward. Semakin banyak yang aktif, dia akan mendapat tambahan tunjangan atau insentif," ucapnya.

Di samping itu, lanjut Yossi, ke depan seluruh standarisasi barang yang dipergunakan di setiap SKPD akan sama, sehingga hanya mengukur keefektivitas belanja kegiatannya. Selain itu, ia pun meminta agar para SKPD tidak mengajukan atau mengusulkan suatu hal program yang sama dengan tahun sebelumnya.

"Seluruh SKPD harus membuat program yang sinkron dengan tujuan tupoksi, serta dengan adanya e-Budgeting nanti maka ke depan tidak ada lagi usulan program, yang muncul secara tiba-tiba, sehingga memberikan satu proteksi dan pengawasan untuk merencanakan program dengan baik. Maka kemarin, saya katakan ke tiap SKPD agar tidak boleh mengusulkan sesuatu hal yang sama, contoh tahun ini mengusulkan perbaikan jalan, lalu tahun depan jangan tentang jalan lagi," jelas Yossi.

Sementara itu, dalam suatu program pasti terdapat kendala atau masalah dalam pengimplementasiannya. Yossi pun menyebut dua permasalahan dalam menerapkan e-Budgeting tersebut, yaitu persoalan efektasi pemahaman dari setiap pengguna anggaran dan kedua ditingkat integrasi atau implementasi dari mengupload BIREUM ke e-Budgeting.

"Ini gratenya berbeda, tetapi ini bukan menjadi masalah yang serius bagi kami," ujarnya. (ff)