Masalah Sampah
Dewan Sarankan Audit Keuangan, Anggaran Besar Tapi Sampah Masih Menumpuk di Kota Bandung
"Harus ada audit keuangan dan audit kinerja di PD Kebersihan karena sampah di Kota Bandung tidak tuntas," ujar Riantono.
Penulis: Tiah SM | Editor: Kisdiantoro
BANDUNG,TRIBUNJABAR.CO.ID - Anggota DPRD Kota Bandung Riantono merasa prihatin sampah masih menjadi masalah besar di Kota Bandung. Seharusnya bisa ditangani karena anggaran untuk sampah cukup besar
"Sampah di Kota Bandung seharusnya tidak ada masalah karena subsidi dana sebesar Rp 105 miliar khusus tangani sampah," ujar Riantono di Gedung DPRD, Sabtu (26/3).
Riantono mengatakan, subsidi kepada PD Kebersihan sebesar Rp105 milyar sesuai permintaan dengan kesanggupan Bandung bebas sampah.
Menurut Riantono dana sebesar Rp 105 miliar untuk pengangkutan sampah dan gaji pegawai di PD Kebersihan. Selain dana Rp 105 miliar juga ada tambahan dana untuk membayar tenaga kebersihaan di setiap kelurahan 10 orang. "Ada sekitar Rp 53 miliar untuk upah tenaga kebersihan di tiap kelurahan," ujar Riantono.
Riantono menegaskan dana untuk kebersihan di tiap kelurahan berbeda anggaran PIPPK.
"Harus ada audit keuangan dan audit kinerja di PD Kebersihan karena sampah di Kota Bandung tidak tuntas," ujar Riantono.
PD kebersihan selain mendapat subsidi juga memungut restribusi sampah dari masyarakat maupun perusahaan.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja minta pengelolaan sampah di Kota Bandung harus menjadi program prioritas Pemkot Bandung pada tahun ini.
"Pemkot Bandung segera merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah di Kota Bandung," ujar Isa.
Menurut Isa, Kota Bandung tidak bisa lagi menangani sampah dengan cara konvensional karena volume produksi (sampah) sudah terlalu banyak.
Isa idak mempermasalahkan terkait teknologi yang digunakan oleh Pemkot Bandung dalam pembangunan PLTSa ini. Namun dengan catatan, teknologi yang digunakan tetap ramah lingkungan (tsm).