Sayalah Presidennya!

JENDERAL MacArthur tampil di layar televisi dan sesumbar akan memperluas Perang Korea ke wilayah Cina, serta mengebom negara komunis terbesar yang jadi kiblat negara-negara komunis di kawasan Asia pasifik. Sontak, di ruang rapat Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat ke-33, Harry S Truman, yang sedang memimpin rapat, murka dan menggebrak meja.

“Dia pikir siapa presidennya!”

Senyap seketika. Sekitar 15 orang yang mengelilingi meja rapat tak satu pun buka mulut. Semua tertuju pada wajah sang presiden. Mereka maklum akan puncak kemaraham bosnya.

Tak perlu waktu lama bagi Truman untuk mengambil keputusan. Ia langsung memecat Jenderal Douglas MacArthur, orang paling berjasa dalam Perang Dunia Kedua dan jadi kepercayaan Franklin D Roosevelt, presiden yang digantikan Truman.

Truman tahu keputusannya akan menuai kontroversi di tengah-tengah publik dan terutama di kongres. MacArthur adalah jenderal yang paling berperan dalam mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pada saat Jepang menolak menyerah, bom atom pun dijatuhkaan di Nagasaki dan Hirsohima, dan orang yang paling berperan dalam misi pengeboman itu adalah MacArthur. Publik Amerika Serikat dan Eropa yang merindukan damai dan ingin segera melihat Jerman dan Jepang takluk tentu akan menganggap MacArthur sebagai pahlawan. Tak heran apabila mereka bereaksi keras terhadap keputusan Truman. Yang paling berat, Truman terus mendapat serangan anggota Kongres dari Partai Republik.

Delapan bulan kepemimpinan periode kedua itu betul-betul sarat tekanan. Ibu mertua pun datang ke Washington demi memprotes keputusan Truman. Tapi sang istri dengan tegar membela suaminya. “He is President,” kata Bess Wallace sambil meraih tangan sang suami, menggandengnya, dan langsung mengunci mulut sang Ibu.

Truman tabah dengan keputusannya. Satu kesalahan besar yang dilakukan Jenderal MacArthur adalah mengambil keputusan yang bukan otoritasnya dan diumumkan ke publik. Bagi Truman, yang berpendidikan hukum, kesalahan itu tak termaafkan. Implikasinya terlalu luas. Selain menggerogoti wibawa kepemimpinan, impiannya menciptakan perdamaian dunia bisa terganggu.

Kisah Harry S Truman ini ditulis David McCullough dan diangkat ke layar lebar. HBO berkali-kali menayangkannya. Kisah seorang pemimpin di negara demokratis selalu menarik perhatian dengan beberapa alasan. Berbeda dengan pemimpin di negara otoriter yang tak punya kawan dan lawan, seorang pemimpin di negara demokratis punya banyak kawan sekaligus lawan. Setiap mengambil keputusan pasti melalui proses yang penting dan genting. Saran, masukan, perdebatan, polemik, kontroversi, hingga cacian jadi selimut kegelisahan sepanjang waktu.

Ketika Truman memutuskan untuk tidak menyerang Cina, apalagi mengebom, diambil melalui jalan panjang kegelisahan itu. Apabila kemudian ada anak buah membajak keputusannya, apalagi langsung mengumumkan ke publik, maka anak buah itu sedang menyemai bakat kepemimpinan otoriter. Bakat yang ingin menjadi manusia mahakuasa. Itulah mungkin yang berkecamuk dalam imajinasi Truman. Bukan sekadar harga diri pribadinya yang ia bela, tapi termasuk masa depan Amerika.

Di tanah air, Jokowi mengalami hal mirip dengan yang dialami Truman. Seperti dilukiskan sebuah media, pertengahan Juli Jokowi berdiskusi kecil di beranda belakang yang menghadap taman Istana. Begitu membaca koran pagi yang memberitakan penetapan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Komisioner Taufiqurrahman Syahuri sebagai tersangka pencemaran nama baik Sarpin Rizaldi oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Jokowi langsung berdiri dan menunjuk koran di atas meja.

“Orang ini, masa putusan KY diprotes juga!”

Jokowi murka. Tentu saja semua orang mafhum dengan “orang ini” yang disebut Jokowi. Seperti juga disebut oleh media yang melukiskan suasana di beranda Istana itu, “orang ini” tak lain adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Budi Waseso.
Berbeda dengan Truman, Jokowi butuh waktu lama untuk memecat Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim. Amarah meledak bulan Juli, baru awal September Budi Waseso dicopot dan digeser ke kursi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Disebut mirip dengan apa yang dialami Truman, karena begitu Waseso menjabat Kabareskrim, suasana langsung gaduh. Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan salah satu penyidik, mantan wakil menteri, dua pimpinan KY dijadikan tersangka, padahal sudah beberapa kali Jokowi secara terbuka meminta agar jangan ada kriminalisasi. Perintah Jokowi rupanya tidak digubris, malah dibawa ke pusaran semantik kata “kriminalisasi”. Padahal kalau mau membuka literatur hukum, tidak terlalu sulit mencari rumusan arti “kriminalisasi”.

Rasa enggan Jokowi bersikap tegas terhadap Budi Waseso dampaknya bisa berbahaya. Membuat anak buahnya sesuka hati, dan menimbulkan pertanyaan, ada siapa di atas Jokowi? Apakah otoritasnya sebagai presiden sudah tergadaikan ke pihak lain?

Jokowi akhirnya mengambil sikap. Seperti Truman, keputusan Jokowi langsung mendapat reaksi keras dari anggota DPR. Bedanya, jika Truman mendapat tekanan anggota kongres dari partai lawannya, Jokowi justru diprotes anggota DPR dari partai pendukungnya. Hebatnya, anggota DPR dari fraksi pendukungnya itu langsung mempertontonkan protes ke publik dengan menggelar jumpa pers. Namun publik cukup tenang menanggapinya, termasuk saat melihat sikap Jokowi yang menunjukkan posisinya: Sayalah Presidennya!

Memang seharusnya seperti itulah kekuatan seorang presiden di negara demokratis. (*)