Eko Sulistyo Nilai Desakan Pembubaran KSP Bagian Proses Politik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ichsan

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo, menilai wacana tentang perlunya pembubaran KSP itu merupakan bagian dari proses politik.

Eko percaya Presiden Jokowi tetap akan mempertahankan KSP sebagai lembaga tersendiri.

"Tadi ada pesan yang masuk ke BB (Blackberry) saya, besok malah akan ada pelantikan Deputi V Analisis Strategis KSP. Ini kan artinya Presiden tetap akan mempertahankan keberadaan KSP sebagai lembaga tersendiri," kata Eko di Trans Hotel Bandung, Rabu (26/8/2015).

Menurut Eko, pelantikan Deputi V Analisis Strategis KSP itu menandakan Jokowi mengirimkan sinyal bahwa dia tidak akan membubarkan KSP.

Eko mengatakan, wacana tentang pembubaran KSP merupakan bagian dari proses politik yang berkembang di masyarakat.

Menurut Eko, KSP sangat diperlukan untuk membantu tugas-tugas Presiden dalam bidang pengawalan program prioritas. Sama seperti lembaga dibawah Presiden lainnya, kata Eko, tugas pokok dan fungsi lembaga itu masing-masing jelas berbeda.

"Lembaga dibawah Presiden itu kan ada KSP, Seskab, Setneg, Bappenas, BPKP. Itu kan tugas pokok dan fungsinya berbeda. KSP itu menyoroti isu-isu strategis, sedangkan Setkab mengkoordinir kementerian, jadi memang berbeda," kata Eko.

Eko mengatakan, pada tahun 2015 ini KSP tengah menjalankan 100 program prioritas nasional. Pada tahun 2016, kata Eko, KSP bahkan bakal mengelola 500 program yang harus dimonitoring.

"KSP ini memang lembaga baru dibawah kepempimpinan Pak Jokowi. Tapi dulu juga yang mirip seperti ini sudah ada seperti UKP4 zaman Pak SBY, maupun Sesdalopbang zaman Pak Harto," kata Eko.

Disinggung tentang siapa yang pantas memimpin KSP setelah Luhut Pandjaitan dilantik menjadi Menkopulhukam, menurut Eko, itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Ia tidak bisa mencampuri pilihan Presiden. (*)