Panglima TNI: Tes Keperawanan untuk Kebaikan, Terus Kenapa Masalahnya?

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui bahwa institusinya telah melakukan tes keperawanan untuk para calon tentara wanita. Menurut dia, hal tersebut ditujukan untuk kebaikan sehingga tak perlu dipersoalkan.

"Oh ya itu, salah satu syarat ya. Terus kenapa masalahnya? Kalau itu untuk kebaikan, kenapa harus dikritik begitu?" ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Rabu (15/5/2015).

Saat ditanyakan relevansi tes keperawanan dengan kemampuan seorang wanita dalam menjalankan tugasnya sebagai tentara, Moeldoko mengisyaratkan bahwa hal tersebut tidak terkait langsung. Dia hanya menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dimiliki seorang prajurit TNI yakni moralitas, akademik, dan kekuatan fisik.

Tes keperawanan, sebut Moeldoko, adalah bagian dari penilaian moralitas. "Ya itu sebenarnya (penilaian moralitas). Enggak ada upaya lain," ucap Moeldoko.

Wacana mengenai tes keperawanan ini pertama kali diungkap Human Rights Watch di situsnya, Rabu (13/5/2015). Kelompok pengawas pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis di New York, Amerika Serikat itu mendesak Indonesia untuk menghapuskan tes keperawanan bagi calon tentara perempuan dan calon istri tentara. (BACA: Heboh, Pengakuan  Soal Tes Keperawanan Saat Seleksi Masuk TNI)

Menurut HRW, perjanjian-perjanjian internasional telah menyebut praktik-praktik itu merendahkan dan kejam. Tes-tes itu secara internasional telah dianggap sebagai pelanggaran hak atas non-diskriminasi dan pelarangan "perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan" di bawah perjanjian-perjanjian hak asasi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

"Angkatan Bersenjata Indonesia harus memahami bahwa 'tes keperawanan' yang melukai dan mempermalukan perempuan dalam tes masuk itu tidak ada kaitannya dengan meningkatkan keamanan nasional," ujar Nisha Varia, Associate Director untuk Hak Perempuan HRW.

BACA JUGA: Tes Keperawanan bagi Calon Praja IPDN Bakal Dihapus

Sebelumnya, isu soal tes keperawanan ini juga menerpa institusi Polri, yang juga diungkap HRW. (

Tes keperawanan bahkan sempat diusulkan di sejumlah daerah sebagai syarat kelulusan SMA. Sontak wacana itu mendapat penolakan, terutama dari berbagai kelompok perempuan. (kompas.com)