Jokowi: KPK dan Polri Harus Diselamatkan dan Bertindak Secara Transparan

JAKARTA, TRIBUN - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan agar proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri berjalan terang benderang, proses hukumnya dilakukan secara transparan. KPK saat ini sedang menangani kasus Komjen Budi Gunawan, sementara Polri menangani kasus Bambang Widjojanto.

"Terkait dengan proses hukum yang ada baik di KPK maupun Polri semuanya harus berani membuat itu terang benderang. Masyarakat itu pembaca yang benar, terbuka terang benderang, karena itu prosesnya harus transparan, harus tuntas," kata Presiden Jokowi dalam wawancara ekslusif dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Sabtu (24/1/2015).

Jokowi juga meminta agar kedua institusi itu tidak dikorbankan serta berharap tidak ada gesekan antara keduanya. Selain itu Jokowi menyatakan, institusi KPK dan Polri harus sama-sama diselamatkan. Kedua institusi penegak hukum itu harus menjadi institusi yang bersih.

"Yang jelas kita tegas, institusi KPK dan Polri harus diselamatkan. Iya dong, memang harus begitu," kata Presiden Jokowi.

Jokowi berharap, semua lembaga hukum di negeri ini menjaga kewibawaan hukum. Ia tidak ingin terjadi gesekan antara KPK dan Polri. Oleh karena itu, ia berpesan agar kedua institusi itu berkomunikasi dengan baik.

"Kita sepakat bahwa institusi KPK dan Polri ini harus bersih. Harus sepakat sehingga bisa menjaga kewibawaan hukum, tidak hanya Polri, KPK; Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus bisa memberikan cerminan itu, harus bisa memberikan jaminan itu sebagai penegak hukum," kata Presiden.

Jokowi juga mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK maupun Polri. Jokowi meminta agar kedua institusi itu bahu-membahu dalam memberantas korupsi. Agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, partai politik, pejabat, dan termasuk dari dirinya sebagai presiden.

"Jadi, kalau menurut saya, ya kita harus memberikan ruang kepada KPK, kepada Polri, untuk keduanya membuktikan bahwa mereka sudah bertindak benar dan tidak boleh (ada) intervensi di atas hukum. Kalau kita mengintervensi proses hukum nanti juga akan diteriaki," kata Jokowi, Sabtu siang.

Oleh karena itu, Presiden menyatakan memilih untuk tidak melakukan intervensi dalam ketegangan yang kini terjadi di antara kedua institusi. Ia menginstruksikan agar KPK dan Polri transparan dalam melakukan proses hukum. (KOMPAS.com)