Ketika Suara Rakyat Terancam

Deni Ahmad Fajar
Wartawan Tribun

MAYORITAS fraksi di DPR kini sedang giat-giatnya membangun kekuatan untuk menghapus pemilihan kepala daerah oleh rakyat. Gerakan dari gedung dewan di Senayan ini dinilai sebagai langkah mundur yang akan membawa demokrasi di Indonesia ke jurang kelam semasa Orde Baru.

Para wakil rakyat yang terhormat itu menginginkan pemilihan kepala daerah kembali ditentukan oleh DPRD. Upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke kuasa DPRD, mendapat tanggapan dan kritik keras dari banyak pihak. Pasalnya upaya tersebut dinilai sebagai upaya mengebiri daulat rakyat (Kompas 9/9).

Komentar Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari "suara-suara" yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah ke kuasa DPRD, pantas dicatat dan jadi bahan pemikiran. Menurut pria yang biasa dipanggil Ahok ini, bila kepala daerah dipilih DPRD, dia tidak akan serius mengurus rakyat tapi sibuk melayani anggota yang telah berjasa mengantarkannya ke kursi kekuasaan.

Ahok tidak sendiri. Ada banyak kepala daerah yang dipilih secara langsung yang enggan diajak mundur ke masa pemilihan kepala daerah ditentukan oleh suara-suara di gedung dewan. Wali Kota Bandung Ridwan "Emil" Kamil dan Gubernur Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo termasuk yang tidak rela rakyat hanya kebagian peran sebagai penonton dalam pesta demokrasi. Ahok, Emil, dan Jokowi berada dalam gerbong panjang berisi orang-orang yang menginginkan rakyat menentukan sendiri siapa yang pantas jadi pemimpin mereka.

Bahwa pemilihan langsung oleh rakyat belum seratus persen sempurna, adalah kenyataan yang harus diakui. Buktinya kita dihadapkan pada kenyataan masih adanya praktik-praktik yang mencederai demokrasi pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang baru lalu. Justru pada titik ini, kita semua harus satu kata untuk sama-sama menyempurnakannya. Bukan justru ingin meruntuhkannya dengan memilih jalan pintas untuk kembali menyerahkan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.

Tentu memilih kepala daerah oleh wakil rakyat di gedung dewan, bukan sesuatu yang salah dan harus dihindari. Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat atau oleh DPRD, sama-sama demokratis. Namun kita semua bisa bercermin pada pengalaman. Kita semua juga punya setumpuk catatan yang berisi segudang kekurangan (kalau tidak mau disebut noda dan kesalahan) pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Kita mencatat banyak pemimpin yang lahir dari kesepakatan di gedung wakil rakyat, ternyata bukan sosok yang dirindukan rakyat. Masalahnya bagaimana bisa memilih kepala daerah yang pas sesuai keinginan rakyat, bila para wakil rakyat tersebut selalu lupa untuk bekerja demi rakyat.
Jelas sudah rakyat akan sangat dirugikan bila pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD. Apalagi bila keinginan untuk mengembalikan proses pemilihan kepada daerah kepada kuasa DPRD, seperti ditulis Kompas (9/9), hanya langkah boikot politik dari Koalisi Merah Putih yang belum legawa terhadap hasil pemilihan presiden yang dimenangi Jokowi-Jusuf Kalla.***