Tunjangan Daerah Guru Honorer Jangan Dipotong

BANDUNG, TRIBUN - Forum Komunikasi Guru Honoren (FKGH) serta guru-guru honorer di Kota Bandung kembali melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jabar, Senin (13/2). Usai aksi di Gedung Sate, sejumlah guru mendatangi Dinas Pendidikan Kota Bandung Jalan Ahmad Yani.

Para guru ingin memastikan kejelasan tunjangan daerah serta mengharapkan anggaran yang sudah diperuntukkan tidak dipotong biaya apa pun. "Kan sudah jelas anggarannya, Rp 50 miliar untuk tunjangan guru honorer tidak boleh dipotong biaya apa pun, apalagi biaya pendataan. Kalau ada seperti itu (biaya pendataan), kacida teuing. Kecuali potongan PPH," kata Ketua FKGH Yanyan Herdiyan ditemui di Kantor Disdik Kota Bandung.

Menurutnya, hingga saat ini verifikasi pendataan guru honorer masih berjalan. Dari pendataan kedua kali, memang jumlah guru honorer yang terdata sebanyak 14 ribu lebih. Namun setelah pendataan berikutnya dan hingga saat ini sudah terdata kurang lebih 16 ribu guru honorer.

Pihaknya juga mengakui bahwa ada pendataan dobel serta guru yang tidak berhak menerima tapi termasuk dalam daftar penerima.

"Verifikasi yang dilakukan  FKGH masih berjalan. Banyak sekali memang guru yang tidak berhak atau mereka diberi SK guru padahal bukan guru," katanya. (tif)