DPRD Desak Penyaluran Bansos Lebih Transparan

BANDUNG, TRIBUN - Diusutnya kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sehingga  banyak pihak meminta keterbukaan penyaluran dana bansos. 

Anggota DPRD Kota Bandung Aat Safaat Khodijat mengatakan, berkaca pada kasus sebelumnya, sudah saatnya Pemkot Bandung lebih transparan dalam penyaluran dana bansos dan hibah.

"Pemkot harus mengumumkan penerima bansos dan hibah tentang nama, alamat,, nilai pengajuan, nilai realisasi nama kegiatan dan SKPD yang merekomendasi agar diketahui masyarakat ," ujar Aat di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (6/2).

Menurut Aat, langkah itu agar rakyat dapat sama-sama mengontrol dalam penyalurannya serta meyakinkan rakyat tentang manfaat dana Hibah serta Bansos.

Aat mengatakan, perlunya penerima dana bansos dan hibah diumumkan karena selama ini hanya kalangan tertentu saja yang mengetahuinya.

Menurut Aat, selain harus diumumkan di koran para penerima Bansos juga diumumkan di setiap daerah pemilihan atau dipajang di tiap-tiap kelurahan. "Yang penting rakyat bisa melihat dan tahu penyalurannya. Intinya tranparansi diperlukan dan harus dikedepankan," ujat Aat. (tsm)