Polda Resmikan Renovasi 77 Sekolah

CISARUA, TRIBUN - Polda Jabar meresmikan program penyaluran bantuan pembangunan dan renovasi gedung Sekolah Dasar (SD) untuk wilayah Polres Cimahi, di SDN Cijanggel, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (2/1).

Program ini merupakan langkah yang diambil Polda Jabar dalam menjembatani sejumlah perusahaan untuk memberikan coorporate sosial responsibility (CSR) kepada sejumlah pihak untuk membiayai pembangunan atau renovasi sekolah atau sarana umum lainnya.
   
Peresmian tersebut secara simbolis dilakukan oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Putut Eko Bayuseno, Bupati Bandung Barat Abubakar, Wali Kota Cimahi Itoc Tochija, dan Polres Cimahi AKBP Anwar, dengan melakukan penandatanganan prasasti di SDN Cijanggel.

Kapolda mengatakan ide untuk menyalurkan CSR dari sejumlah perusahaan untuk pembangunan sekolah dan sarana lainnya muncul ketika dirinya ikut bersama Presiden dalam Safari Ramadan di Jawa Barat tahun lalu. Kapolda mengatakan, dari safari tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak bangunan sekolah, puskesmas, atau sarana umum lainnya yang sudah tidak layak pakai.

"Saya meminta para kapolres untuk mendukung program ini. CSR ini diatur dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa perusahaan harus menyisihkan pendapatannya untuk disalurkan demi kepentingan sosial. Kami hanya berupaya menjadi perantara dan pengawas agar dana CSR itu bermanfaat, salah satunya untuk pendidikan," kata Putut ditemui seusai acara peresmian tersebut.

Selama sekitar dua bulan, kata Putut, di wilayah Polres Cimahi, yakni KBB, Kota Cimahi, dan Kecamatan Margaasih, sudah terselesaikan 77 paket renovasi sekolah. Sedangkan, di wilayah Polda Jabar, telah terlaksana lebih dari 300 program perbaikan dan pembangunan sarana umum.

Bukan hanya pembangunan atau renovasi sekolah, kata Putut, di wilayah Polres Cirebon, CSR dari para pengusaha dialokasikan salah satunya untuk pembangunan pintu perlintasan kereta api. Di Kabupaten Sumedang, ujarnya, CSR disalurkan juga untuk pembangunan MCK.

Supaya tidak bentrok dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, ujarnya, para kapolres diminta untuk mencari sekolah atau sarana lainnya yang belum terjangkau oleh bantuan dari APBN atau APBD. Dengan demikian, pembangunan ini pun tidak akan tumpang tindih. (aa)