Pimpinan Ponpes Sukamiskin Bandung: Pak Prabowo Orang Baik tapi . . .

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Sejumlah tokoh agama dan masyarakat berharap tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan sebelum dan setelah 22 Mei 2019 atau hari diumumkan secara resmi hasil Pemilu 2019.

"Saya kira aksi 22 Mei itu hanya keinginan sekelompok orang, saya pribadi tahu Pak Prabowo, dia orangnya nasionalis," kata pimpinan pondok pesantren atan Ponpes Sukamiskin Bandung, KH Abdul Aziz Haedar, di Jalan AH Nasution Bandung, Kamis (16/5/2019) malam.

Ia tidak memungkiri ada ajakan agar massa dari Jabar untuk berangkat ke KPU dan Bawaslu Jabar pada 22 Mei tersebut tapi dia sudah mewanti-wanti umatnya untuk tidak terpancing.

"Saya kira masyarakat Jabar sudah dewasa, enggak akan terpancing. Itu kan hanya orang di Jakarta yang meramaikan," kata KH Abdul Aziz Haedar.

Diakuinya, Pemilu 2019 sudah berlangsung aman dan damai. KH Abdul Aziz Haedar tidak memungkiri adanya gejolak yang tidak setuju hasil Pemilu 2019.

KH Abdul Aziz Haedar berharap gejolak itu disalurkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Maka dari itu untuk memilih pemimpin mulia, maka dilakukan pemilu dengan mulia dan bertujuan mulia bagi dunia akhirat," katanya.

• Menang Signifikan di Jawa Barat, Kubu Prabowo-Sandi Tolak Teken Pleno Penghitungan Suara

• Jubir Mahkamah Konstitusi: Kecurangan Pemilu 2019 Bukan Sekadar Klaim atau Asumsi, Perlu Bukti

Ia menyinggung soal gerakan people power yang disuarakan sej‎umlah pihak termasuk kubu calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pak Prabowo orang baik. Hanya di luar itu yang jadi penyakit. Masa tidak sayang kepada negara, Pak Prabowo tahu kejatuhan Bung Karno (Soekarno), lalu Pak Harto (Soeharto), enggak mungkin akan melakukan yang merugikan bangsa dan negara," ujarnya.

Terkait Pilpres, KH Abdul Aziz Haedar berharap diselesaikan ke jalur sesuai undang-undang. Perselisihan hasil pemilu seharusnya diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"KPU maupun MK, aturannya kan produk DPR, bikinan rakyat juga, lalu kalau KPU dan MK enggak dipercaya, mau percaya sama siapa. Masa kalah sama panitia pilkades yang bisa nerima menang atau kalah, kan malu," katanya.

Sehari sebelumnya, digelar pertemuan habib, tokoh ulama dan pimpinan pondok pesantren di Jalan Peta. Pertemuan digagas MUI Jabar itu melahirkan 9 pernyataan.

Satu di antaranya, meminta umat untuk menghindari segala bentuk provokasi, fitnah, dan kekerasan selama dan sesudah bulan puasa.

Selain itu, masyarakat diminta tak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional baik langsung dan tidak langsung karena tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarah kepada tindakan bughot.

• Gerindra Sebut Pemilu Curang Hanya di Pilpres 2019, Tidak di Pileg

• Yusril Ihza Mahendra: Tolak Penghitungan Suara KPU, Prabowo Harus Buktikan Kecurangan Pemilu 2019