Pilpres dan Pileg 2019 Sebulan Lagi, 13 Daerah di Jawa Barat Nunggak Pencetakan KTP Elektronik
Sebulan menjelang Pilpres dan Pileg 2019, sebanyak 13 daerah di Jawa Barat belum dapat menyelesaikan tunggakan pencetakan KTP Elektronik ( KTP-el)
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebulan menjelang Pilpres dan Pileg 2019, sebanyak 13 daerah di Jawa Barat belum dapat menyelesaikan tunggakan pencetakan KTP Elektronik ( KTP-el)
Untuk menggenjot pencetakan, Perum Percetakan Negara RI (PNRI), sebagai pihak ketiga akan ikut mencetak KTP elektronik.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman, mengatakan dari 27 kabupaten dan kota di Jabar, baru 14 di antaranya yang sudah tidak memiliki tunggakan pencetakan KTP elektronik.
14 daerah tersebut yakni Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.
Sebanyak 14 daerah ini, katanya, tinggal mencetak KTP elektronik dari penambahan jumlah wajib KTP yang terus bertambah setiap harinya. Sedangkan, 13 daerah lainnya harus bekerja keras, sambil menunggu giliran bantuan pencetakan dari Perum PRNI.
Kabupaten Garut akhirnya bisa menyelesaikan tunggakan pencetakan setelah dibantu PNRI. Kabupaten Bandung Barat menyelesaikan tunggakannya setelah menyelesaikan 14 ribu data duplikat.
• Trotoar Jalan Raya Bandung-Garut Seakan Beralih Fungsi Jadi Tempat PKL dan Pedagang Lainnya
Sebanyak 13 daerah yang masih memiliki tunggakan pencetakan KTP Elektronik adalah Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
"Sebanyak 14 kabupaten kota sudah menyelesaikan pencetakan KTP elektronik. Dulu bertumpuk karena kecepatan perekaman berbeda dengan kecepatan pencetakan. Jadinya banyak yang antre akibat terbatas mesinnya," kata Heri di Gedung Sate, Kamis (14/3/2019).
Untuk mengejar target penuntasan pencetakan pada 17 April 2019, yakni saat Pileg dan Pilpres 2019, pihaknya akan melakukan percepatan percetakan. Pencetakan di 13 daerah tersebut akan dibantu oleh pihak ketiga, Perum PRNI.
"Karena tidak memungkinkan selesai sebelun 17 April 2019, jika pakai alat sendiri. Pigak ketiga, yakni PRNI yang digandeng Dirjen Pencatatan Sipil akan membantu pencetakan di 13 daerah. Targetnya sebelum Pilpres beres," katanya.
• Perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kandangkan Semua Boeing 737 MAX 8 dan MAX 9
Kabupaten Bogor, Karawang, Bekasi, dan Indramayu, katanya, adalah daerah dengan jumlah tunggakan pencetakan KTP elektronik terbanyak, di atas 40 ribu KTP. Walaupun tidak memiliki tunggakan pencetakan, daerah yang paling banyak belum melakukan perekaman data adalah Kabupaten Ciamis.
Heri mengatakan pencetakan KTP elektronik oleh Perum PRNI lebih murah dari biaya pembuatan KTP elektronik oleh Disdukcapil. Jika pembuatan satu KTP elektronik di Disdukcapil membutuhkan biaya Rp 9.000, pencetakan di PRNI hanya Rp 4.200 per KTP elektronik.
"Bantuan dari PRNI ini diberikan kepada daerah yang tidak mampu mencetak hanya dengan alat sendiri. Untuk keamanan, alat pencetakan PRNI ini disimpan di Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Heri mengatakan jumlah penduduk Jabar per 31 Desember 2018 adalah 45.161.325 jiwa, dengan wajib KTP sebanyak 32.697.015 jiwa. Dari angka tersebut, 32.226.739 wajib KTP sudah memegang KTP elektronik, sisanya 1.016.235 orang belum memegang KTP.
