Di Kabupaten Cirebon Ada Beberapa WNA yang Punya eKTP, KPU Tegaskan Tak Punya Hak Pilih

Di Kabupaten Cirebon ada beberapa WNA yang punya eKTP. KPU tegaskan tak punya hak pilih.

Di Kabupaten Cirebon Ada Beberapa WNA yang Punya eKTP, KPU Tegaskan Tak Punya Hak Pilih
Tribun Jabar
Ilustrasi WNA punya KTP elekrtonik. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Di Kabupaten Cirebon terdapat beberapa warga negara asing (WNA) yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

KPU Kabupaten Cirebon menegaskan, meski punya eKTP WNA tersebut tidak mempunyai hak pilih dalam ajang pesta demokrasi yang digelar di Indonesia pada 17 April.

Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Divisi Program dan Data, Sudiono, mengatakan, berdasarkan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon tercatat ada beberapa WNA memiliki KTP elektronik.

"Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Hak Memilih, yang mempunyai hak pilih itu WNI. Jadi intinya, WNA tidak bisa ikut memilih dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia," kata Sudiono saat ditemui di kantor KPU, Senin (4/3/2019).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Moh Syafrudin, membenarkan terdapat WNA yang sudah memegang KTP elektronik.

Di 2018 lalu, tercatat sudah ada tiga WNA.

Kepemilikan KTP itu, menurutnya, berdasarkan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap).

"Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa setiap WNA yang sudah memiliki Kitap biasanya sudah lima tahun berturut-turut. Maka, WNA itu diberikan identitas berupa KTP elektronik oleh pemerintah," kata Syafrudin.

Ia menambahkan, ketiga WNA itu berasal dari Afrika dan Prancis. Meski demikian, ia belum mengetahui persis apakah di 2019 ini sudah ada penambahan lagi WNA yang mempunyai KTP elektronik atau belum.

"Untuk tahun sekarang saya belum tahu persis," katanya.

Ia menambahkan, secara kependudukan WNA itu tidak diperbolehkan memilih karena tidak mempunyai kedaulatan.

"Kata saya, sih, enggak boleh. Tapi, lebih jelasnya tanya KPU saja sebagai penyelenggara pemilu," kata dia.

Kaitan banyak industri di Kabupaten Cirebon yang akan menyerap tenaga kerja asing sendiri, kata Syafrudin, aturan itu ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebab, institusi itu mempunyai Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

"Kalau kami hanya di administrasi kependudukan. Kaitan TKA sendiri ada di Imigrasi," ujarnya.

WN Swiss Ditemukan Masuk DPT di Pangandaran, Bawaslu: Ini Lebih Parah dari yang di Cianjur

2 WNA di Ciamis Tercatat Punya KTP, Bawaslu Akan Cek Apakah Masuk DPT atau Tidak

Penulis: Siti Masithoh
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved