WN Swiss Ditemukan Masuk DPT di Pangandaran, Bawaslu: Ini Lebih Parah dari yang di Cianjur

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat Abdulah Dahlan mengatakan seorang warga negara asing berkebangsaan Swiss di Pangandaran yang memiliki eKTP masuk ke dalam daftar pemilih tetap.

Kejadiannya lebih parah dari Cianjur karena di Pangandaran nama dan nomor induk kependudukannya masuk ke dalam DPT sedangkan di Cianjur hanya NIK nya saja yang masuk DPT.

Berkaca dari hal tersebut, ia menyerukan kepada jajarannya di semua kabupaten/kota untuk segera melakukan pengecekan terhadap warga negara asing yang memilikk eKTP karena dikhawatirkan masuk DPT.

"Setelah Cianjur kami menemukan kasus serupa di Pangandaran, di sana lebih parah karena nama dan NIK nya tercantum dalam DPT," ujar Abdullah setelah memberikan materi sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum perempuan di Cianjur, Minggu (3/3).

Menanggapi masuknya WNA dalam DPT pihaknya meminta Bawaslu daerah segera mengambil tindakan cepat.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Cianjur perihal masuknya NIK WNA yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran administrasi," kata Abdullah.

Ia mengatakan, di Cianjur, ada kesalahan dalam teknis pendataan, maka putusan rekomendasi dari Bawaslu cepat memberikan koreksi kepada KPU.

Menurutnya penting mendata kembali WNA yang ada di Cianjur serta bersinergi dengan adminduk, apakah data WNA yang memiliki eKTP perlu disisir lagi untuk semua kabupaten kota?

"WNA berkebangsaan Swiss nama lengkap dengan NIK masuk ke dalam daftar pemilih, semoga bisa dikoreksi secepatnya," katanya.

Ia mengatakan, sejak awal data masuk Bawaslu melakukan pengawasan ketat namun sumber daya yang terbatas menjadikan jutaan daftar pemilih tak tercermati semua.

Pihaknya meminta peran aktif semua pihak jika terdapat laporan hal serupa.

Termasuk saat ini menggandeng kaum perempuan untuk ikut pengawasan partisipatif.

Bawaslu Jabar dan Cianjur sinergi dengan kelompok perempuan di Cianjur agar ada partisipasi.

"Bagaimanapun secara organisasi perempuan banyak menjadi pilar penting dalam pengawasan pemilu, informasi dan hal baru bagi kami agar perempuan memberikan warna dalam pemilu," ujar Abdullah.

Abdullah mengajak kaum perempuan agar punya komitmen menolak politik uang, menolak ujaran kebencian dan hoaks, serta membangun konteks nilai pencerahan kepada mereka yang masih tersandera politik transaksional.

"Hari ini kaum perempuan diajak komitmen bersama serta diminta aktif peran mereka dalam pengawasan dan
mengawal proses pemilu. Kalau ada praktek kecurangan pemilu segera laporkan," ujar Abdullah.(fam)