Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana Tentang Jalannya Debat Capres Kedua 2019

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berbagai materi terkait permasalahan energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastuktur di Indonesia, menjadi pembahasan yang angkat dalam debat calon presiden kedua 2019, yang berlangsung di The Sultan Hotel Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam.

Kedua kandidat calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto saling mengadu gagasan dan solusi, terkait pembahasan yang di munculkan tersebut, salah satunya yang menjadi sorotan terkait perlindungan kawasan konservasi dan pembangunan infrastuktur yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia, dan tentu saja akan melibat peran para kepala daerah sebagai pemangku kebijakan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menilai, pemerintah kabupaten/kota tentunya tidak dapat berdiri sendiri untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang muncul, sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna membuat payung hukum kebijakan yang akan diterapkan.

"Terkait masalah lingkungan hidup yang dibahas semalam, pasti di kita berkaitan dengan KBU (Kawasan Bandung Utara). Pastinya kita punya kepentingan yang sangat besar terhadap setiap kebijakan yang akan di buat oleh pemerintah pusat. Tapi saya punya keyakinan di kita (pemerintah kota), kedua calon (presiden) mempunyai niat yang sama membangun negeri ini jauh lebih baik," ujarnya di Grand Cordela Hotel, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Senin (18/2/2019).

• #02GagapUnicorn Trending, Gerindra: Prabowo Bukan Tak Tahu Tapi Pelafalan Jokowi Tak Terdengar Jelas

Disinggung terkait pembahasan lainnya dalam debat, yaitu masalah infrastuktur, dan dikaitkan kondisi rencana pembangunan infrastuktur di Kota Bandung, seperti Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC), Bandung Intra Urban Toll Road dan proyek besar lainnya, Yana berharap, tidak lagi ada istilah ganti rugi lahan, melainkan ganti untung bagi masyarakat yang terdampak proyek tersebut.

"Kedepan jangan lagi ada istilah ganti rugi, tapi ganti untung. Sehingga warga yang terdampak dari proyek pembangunan pemerintah justru mendapat keuntungan dengan dibangunnya infrastuktur pemerintah, baik itu di kota ataupun proyek nasional nanti," ucapnya.

• Prabowo Kerap Rapihkan Dasi, Jas, dan Copot Kacamata, Pakar Bahasa Tubuh: Tak Sabar Segera Memimpin

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Jabar, proyek pembangunan BIUTR di Kota Bandung, melibatkan tiga perusahaan konstruksi, yaitu PT. Margautama Nusantara, PT. Wijaya Karya, dan PT Summarecon Agung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10 T. Proyek sepanjang 23.35 km tersebut akan menghubungkan Jalan Tol Cisumdawu dan Tol Purbaleunyi guna mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Bandung. (Cipta Permana)

• UPDATE Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Arema FC, Kedua Tim Pasang 3 Striker